Tcm Kediri.,- Akurasi data pemilih bukan sekadar persoalan administrasi. Di balik setiap angka dalam daftar pemilih, terdapat hak konstitusional warga negara yang harus dipastikan terlindungi. Karena itu, Pondok Pesantren Wali Barokah Kota Kediri menegaskan kesiapan untuk ikut mengawal proses pemutakhiran data pemilih secara akurat, transparan, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Humas Ponpes Wali Barokah, Asyhari Eko Prayitno, saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kediri di Aula KPU Kota Kediri, Rabu (30/9/2026).
Forum tersebut menjadi ruang penting bagi berbagai elemen untuk memberikan masukan terkait kondisi data pemilih di lapangan. Hadir dalam kegiatan itu jajaran KPU Kota Kediri, Bawaslu Kota Kediri, Kodim 0809 Kediri, Bakesbangpol, Cabang Dinas Pendidikan, Lapas Kelas IIA Kediri, serta perwakilan lembaga keagamaan dan pondok pesantren.
Ketua KPU Kota Kediri, Reza Kristian, menegaskan bahwa proses pemutakhiran data membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Menurutnya, keterbukaan dan masukan dari berbagai lembaga menjadi bagian penting untuk memastikan data pemilih terus diperbarui sesuai kondisi riil.
“Rapat rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) yang kita laksanakan secara terbuka setiap tiga bulan sekali ini sangat mengharapkan adanya masukan dan tanggapan dari Bapak dan Ibu sekalian. Tujuannya agar pelaksanaan pemutakhiran data ini berjalan dengan baik, bersih, dan akurat sesuai kondisi riil di lapangan. Kami sangat membutuhkan kerja sama dan masukan dari seluruh pihak,” ujar Reza.
Pesantren Siap Jadi Mitra
Bagi Ponpes Wali Barokah, keterlibatan dalam forum tersebut bukan sekadar memenuhi undangan. Lingkungan pesantren memiliki dinamika kependudukan yang perlu diperhatikan dalam proses pemutakhiran data, khususnya terkait santri dan warga pesantren yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
Asyhari menilai keterbukaan KPU Kota Kediri dalam melibatkan unsur pesantren merupakan langkah positif. Menurutnya, komunikasi dan sinergi langsung antara penyelenggara pemilu dengan lingkungan pesantren dapat membantu memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Pondok Pesantren Wali Barokah menyambut baik dan mengapresiasi keterbukaan KPU Kota Kediri dalam menyelenggarakan rapat pleno ini. Kami siap bersinergi secara aktif untuk memberikan data yang akurat mengenai para santri maupun warga pesantren yang telah memiliki hak pilih, sehingga hak konstitusional mereka dapat terlindungi dan terdata dengan baik,” ungkap Asyhari.
Ia menegaskan, akurasi data harus menjadi perhatian bersama. Sebab, data pemilih yang mutakhir tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi berbagai elemen masyarakat.
“Kami siap berkolaborasi aktif, khususnya dalam memastikan pendataan dan pemutakhiran data para santri maupun warga pesantren yang telah memiliki hak pilih. Harapannya, seluruh data dapat terkelola dengan baik dan hak konstitusional warga pesantren tetap terjaga,” imbuhnya.
Kolaborasi untuk Data yang Lebih Akurat
Kehadiran Ponpes Wali Barokah dalam rapat pleno PDPB tersebut memperlihatkan bahwa pesantren dapat mengambil bagian dalam mendukung proses pemutakhiran data pemilih. Kolaborasi antara KPU, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dan lingkungan pesantren menjadi salah satu bagian dari upaya menghadirkan data pemilih yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan keterbukaan informasi dan partisipasi berbagai pihak, proses pemutakhiran data diharapkan tidak berhenti pada pencatatan administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
Bagi Ponpes Wali Barokah, satu prinsip yang menjadi perhatian adalah memastikan warga pesantren yang telah memiliki hak pilih tidak luput dari pendataan.
Data yang akurat berarti hak warga yang terdata dengan baik.
Tcm Ridho/Tcm Sdj
