Ticker

6/recent/ticker-posts

KIR Gratis Jangan Cuma di Atas Kertas! FAAM Bongkar Keluhan Pungutan Ratusan Ribu dan Desak Dishub Bertindak!



Tcm Makassar, (27 Oktober 2026) - Kebijakan pemerintah yang bertujuan meringankan beban pemilik kendaraan justru menuai sorotan. Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR) yang disebut tidak lagi dikenai retribusi sejak Januari 2024 kini menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Advokasi & Anti Korupsi Masyarakat (LSM FAAM) DPW Sulawesi Selatan.

Pasalnya, muncul keluhan masyarakat mengenai dugaan pungutan ratusan ribu rupiah dalam pengurusan KIR. Jika dugaan tersebut terbukti, praktik itu bukan sekadar membebani masyarakat, tetapi juga patut dipertanyakan dari sisi transparansi pelayanan publik dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

KIR GRATIS JANGAN CUMA JADI SLOGAN!

Ketua DPW LSM FAAM Sulawesi Selatan, Rahmayadi, menegaskan bahwa masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengenai biaya resmi pengujian kendaraan bermotor.

Menurutnya, pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub), harus memastikan informasi mengenai tarif dan mekanisme pelayanan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

"Jangan sampai pemerintah pusat membuat kebijakan untuk meringankan beban rakyat, tetapi masyarakat di lapangan justru mengeluhkan pungutan yang tidak jelas. Kalau memang ada pungutan di luar ketentuan, siapa yang bertanggung jawab? Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya!" tegas Rahmayadi.

Sorotan ini muncul setelah adanya laporan mengenai pemilik kendaraan pikap yang mengaku diminta membayar sekitar Rp200.000 hingga Rp300.000 dalam pengurusan KIR di Bitung pada 20 Oktober 2026. Menurut informasi yang diterima, terdapat dugaan pembayaran dengan nominal yang dapat dinegosiasikan, sementara tidak semua transaksi disertai kuitansi.

Informasi tersebut masih perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi pihak terkait, serta penelusuran langsung terhadap prosedur pelayanan di lokasi.

PENGURUS ANGKUTAN MENGELUH, DISHUB JANGAN TUTUP MATA!

Bukan hanya laporan dari Bitung, LSM FAAM juga mengaku menerima keluhan mengenai dugaan pungutan dengan berbagai alasan, mulai dari biaya administrasi, buku, stiker, hingga layanan percepatan proses pengujian.

Jika pungutan tersebut benar terjadi tanpa dasar hukum yang sah, persoalan ini harus ditindaklanjuti secara serius.

Pelayanan publik tidak boleh menciptakan ketidakpastian biaya. Masyarakat harus mengetahui secara jelas mana komponen biaya yang memang diwajibkan oleh peraturan dan mana pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

"Jangan sampai masyarakat tidak memahami aturan, lalu ketidaktahuan itu dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Dishub harus menjelaskan secara terbuka seluruh komponen biaya. Kalau memang gratis, umumkan secara terang-terangan. Kalau ada biaya resmi yang masih berlaku, jelaskan dasar hukumnya!" lanjut Rahmayadi.

FAAM DESAK KEPALA DISHUB SE-SULSEL BERANI BUKA DATA!

LSM FAAM tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai perdebatan di ruang publik. Organisasi tersebut mendesak adanya langkah konkret agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Berikut lima tuntutan LSM FAAM:

1. PASANG PENGUMUMAN BIAYA RESMI SECARA TERBUKA

Kepala Dishub di seluruh wilayah Sulawesi Selatan diminta memasang papan informasi berukuran besar di kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Informasi harus memuat komponen layanan yang gratis, biaya resmi yang masih berlaku jika ada, dasar hukumnya, serta mekanisme pengaduan.

2. BUKA NOMOR PENGADUAN DUGAAN PUNGLI

Dishub diminta menyediakan nomor WhatsApp pengaduan yang mudah diakses masyarakat, disertai mekanisme penanganan laporan yang jelas dan transparan.

3. DESAK INSPEKTORAT DAN SABER PUNGLI TURUN TANGAN

LSM FAAM meminta Inspektorat dan pihak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap laporan dugaan pungutan tidak sah pada pelayanan KIR, khususnya di Makassar, Gowa, Maros, dan wilayah lain di Sulawesi Selatan sesuai kewenangannya.

4. MINTA KEMENHUB DAN PEMERINTAH DAERAH PERJELAS ATURAN

Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah didesak memastikan penerapan ketentuan mengenai penghapusan retribusi pengujian kendaraan bermotor berjalan konsisten. Apabila masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai peraturan daerah dan komponen biaya lainnya, hal tersebut harus segera diperjelas kepada masyarakat.

5. JANGAN LINDUNGI OKNUM JIKA PELANGGARAN TERBUKTI

LSM FAAM menegaskan akan mempertimbangkan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan pungutan liar. Setiap laporan harus ditindaklanjuti secara objektif berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

JANGAN BIARKAN KEBIJAKAN PUBLIK KEHILANGAN MAKNA!

Pada dasarnya, pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan bagian penting dari upaya menjaga keselamatan transportasi darat. Pemeriksaan kendaraan membantu memastikan persyaratan teknis dan laik jalan terpenuhi sehingga risiko kecelakaan akibat kerusakan kendaraan dapat ditekan.

Karena itu, persoalan biaya dan transparansi pelayanan tidak boleh dianggap sepele.

Pemilik kendaraan angkutan, sopir pikap, dan pengusaha truk membutuhkan kepastian prosedur agar dapat menjalankan usaha tanpa dibebani pungutan yang tidak jelas.

Rahmayadi menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan ini dan berencana melakukan penelusuran terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor di sejumlah wilayah, termasuk Makassar dan Gowa.

"Jangan jadikan pelayanan publik sebagai ruang gelap yang membuat masyarakat bingung mengenai biaya. Rakyat berhak tahu, berhak mendapatkan pelayanan sesuai aturan, dan berhak mengadukan jika menemukan dugaan pelanggaran. Kalau ada pungutan tanpa dasar hukum, periksa! Kalau terbukti melanggar, tindak sesuai aturan! Jangan biarkan masyarakat menanggung beban yang seharusnya tidak mereka tanggung," tegasnya.

LSM FAAM: TRANSPARANSI BUKAN PILIHAN, MELAINKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK!

LSM FAAM menyatakan akan menelusuri laporan masyarakat, mengumpulkan bukti pendukung, serta meminta klarifikasi dari instansi terkait.

Kini, masyarakat menunggu jawaban yang jelas dari pihak berwenang: bagaimana ketentuan biaya KIR diterapkan di lapangan, apakah terdapat pungutan yang tidak sesuai aturan, dan langkah apa yang akan diambil untuk memastikan pelayanan berjalan transparan?

Sebab, pelayanan publik yang baik bukan hanya soal kendaraan dinyatakan lulus uji, melainkan juga tentang kepastian biaya, keterbukaan informasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.


Tcm Suaib/Tcm Saleh