TCM BANTAENG.Sulsel, - Skandal distribusi BBM subsidi kembali mencuat. Seorang warga Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, bernama Kasmawati, mendadak tak bisa membeli BBM jenis Pertalite di SPBU setelah sistem menyatakan kuota kendaraannya telah habis digunakan, padahal pada hari ini ia sama sekali belum mengisi BBM di SPBU mana pun.(24/12/2025)
Peristiwa mengejutkan itu terjadi saat Kasmawati hendak membeli Pertalite dengan sistem QR Code MyPertamina. Namun alih-alih berhasil bertransaksi, layar sistem justru menampilkan keterangan bahwa jatah BBM kendaraan miliknya telah digunakan.
Merasa dirugikan, Kasmawati kemudian meminta klarifikasi kepada operator SPBU dan melakukan pengecekan langsung pada aplikasi MyPertamina.
Hasilnya sangat mencengangkan.
Dalam data transaksi aplikasi tercatat adanya pengeluaran BBM Pertalite dengan nomor polisi kendaraan yang sama, namun transaksi tersebut dilakukan di SPBU Nomor 7493101 yang beralamat di Jalan Saranani, Kelurahan Korumba, Mandonga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang realitanya ratusan kilometer dari lokasi kendaraan sebenarnya.
“Mobil saya ada di Bantaeng, tidak pernah ke Kendari. Tapi di sistem tercatat sudah mengisi Pertalite di sana. Ini sangat merugikan,” ungkap Kasmawati dengan nada kecewa.
Mobil Tak Ada, BBM Tetap Keluar, karena yang paling disorot dalam kasus ini adalah mudahnya SPBU di Kendari mengeluarkan BBM subsidi tanpa kehadiran fisik kendaraan yang bersangkutan. Fakta ini menimbulkan dugaan kuat adanya kebocoran sistem, manipulasi data, atau praktik penyalahgunaan BBM subsidi yang seharusnya diawasi ketat oleh Pertamina dan BPH Migas.
Publik pun mempertanyakan,
bagaimana mungkin satu nomor polisi bisa mengisi BBM di dua provinsi berbeda dalam waktu bersamaan?
Apakah QR Code MyPertamina bisa digandakan atau diperjualbelikan?
Di mana fungsi verifikasi fisik kendaraan oleh operator SPBU?
Negara dirugikan dari kumpulan mafia migas dan rakyat jadi korban!!
Kasus yang dialami Kasmawati bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut hak rakyat kecil atas BBM subsidi yang dananya bersumber dari APBN. Jika praktik semacam ini dibiarkan, maka subsidi negara berpotensi dinikmati oleh mafia BBM, sementara warga yang berhak justru tersingkir.
Aktivis dan masyarakat sipil di Sulawesi Selatan mendesak
Pertamina Patra Niaga segera melakukan audit menyeluruh terhadap SPBU 7493101 Kendari
BPH Migas turun tangan menyelidiki dugaan kebocoran sistem distribusi.
Aparat penegak hukum mengusut potensi pidana penyalahgunaan BBM subsidi
Desakan Evaluasi Nasional
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa sistem digital BBM subsidi belum sepenuhnya aman. Tanpa pengawasan ketat dan sanksi tegas, QR Code MyPertamina justru rawan dimanfaatkan oknum tak bertanggung jawab.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak SPBU 7493101 Kendari maupun Pertamina terkait transaksi mencurigakan tersebut.
Satu pertanyaan besar kini menggantung di ruang publik,
jika mobil yang tidak ada bisa mengisi BBM subsidi, lalu siapa sebenarnya yang menikmati jatah rakyat?
Tcm Rifai/Tcm Sdj
