TCM JAKARTA., - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini berada di bawah tekanan internasional serius. Amnesty International secara terbuka menuding Istana menyangkal realitas krisis kemanusiaan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekaligus membahayakan nyawa rakyat dengan menutup pintu bantuan dunia internasional.(26/12/2025)
Dalam surat terbuka resmi yang dialamatkan langsung kepada Presiden, Amnesty menilai klaim pemerintah yang menyatakan Indonesia mampu menangani sendiri bencana banjir bandang dan tanah longsor sebagai narasi politik yang bertentangan dengan fakta lapangan.
Amnesty bahkan menyebut sikap tersebut berpotensi menyeret Indonesia pada pelanggaran HAM berat akibat kelalaian negara (state negligence).
Investigasi Amnesty: Negara Gagal, Rakyat Membayar dengan Nyawa
Berdasarkan penelusuran dan data yang dihimpun Amnesty dari berbagai wilayah terdampak, bencana ini telah melampaui kapasitas respons nasional.
Lambannya evakuasi, keterbatasan logistik, krisis air bersih, rusaknya fasilitas kesehatan, serta jutaan warga kehilangan tempat tinggal menunjukkan kegagalan sistemik penanganan negara.
“Ini bukan lagi soal bencana alam. Ini adalah krisis akibat kebijakan, pembiaran kerusakan lingkungan, dan kegagalan negara memenuhi kewajiban HAM,” tegas Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.
Banyaknya Korban Tewas hingga 1.053 Jiwa, Hampir 2 Juta Warga Terlantar
Data BNPB per 16 Desember 2025 mencatat 1.053 orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, 449 jiwa tewas, sementara 524.828 kepala keluarga atau 1.994.866 jiwa terdampak di 18 kabupaten/kota.
Angka ini, menurut Amnesty, cukup untuk menetapkan status bencana nasional ekologis dan membuka mekanisme bantuan internasional, namun langkah itu tak kunjung diambil oleh pemerintah pusat.
Tekanan Langsung ke PBB dan Dunia Internasional
Amnesty kini mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dewan HAM PBB, serta komunitas internasional untuk memantau dan mengevaluasi tanggung jawab negara Indonesia dalam krisis ini.
Menurut Amnesty, penolakan bantuan internasional di tengah situasi darurat kemanusiaan berskala besar dapat melanggar prinsip-prinsip dasar hukum HAM internasional, termasuk kewajiban negara melindungi hak hidup dan keselamatan warganya.
“Ketika negara memilih menjaga citra daripada menyelamatkan nyawa, maka dunia internasional tidak boleh diam,” bunyi peringatan keras Amnesty.
Presiden di Titik Uji Kepemimpinan
Sorotan kini mengarah langsung ke Presiden Prabowo Subianto. Amnesty menegaskan, keputusan Istana dalam beberapa hari ke depan akan menentukan apakah Indonesia berdiri sebagai negara yang menghormati HAM, atau menjadi contoh kegagalan negara dalam menghadapi krisis ekologis dan kemanusiaan.
Jika pemerintah tetap menutup diri, Amnesty memperingatkan konsekuensi moral, politik, dan reputasi internasional akan sulit dihindari.
Tcm Bintang/Tcm Raja
