TCM BANTAENG., Sulawesi Selatan - Robohnya atap dan plafon Gedung Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng memicu gelombang kemarahan publik. Insiden yang terjadi hanya akibat terpaan angin itu kini berkembang menjadi sorotan serius, dengan munculnya dugaan kuat adanya persoalan dalam kualitas proyek yang dibiayai uang negara.(28/02/2026).
Bangunan yang seharusnya menjadi pusat pelayanan umat justru mengalami kerusakan struktural yang memprihatinkan. Padahal, fasilitas tersebut merupakan bagian dari infrastruktur pelayanan publik yang semestinya dirancang dengan standar keamanan tinggi dan pengawasan ketat.
Warga dan sejumlah elemen masyarakat menilai robohnya atap dan plafon bukan sekadar peristiwa teknis biasa, melainkan alarm keras yang mengindikasikan kemungkinan adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan proyek.
Kondisi ini memunculkan kecurigaan publik bahwa proyek tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh dan transparan.
“Ini bukan bangunan liar, ini fasilitas negara. Kalau hanya angin sudah membuatnya ambruk, maka publik berhak bertanya: bagaimana kualitas pengerjaannya, siapa yang mengawasi, dan apakah semua berjalan sesuai aturan,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat yang namanya tak mau disebutkan di pemberitaan ini pintanya.
Desakan kini mengarah kepada aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Bantaeng dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan. Publik meminta audit total terhadap seluruh proses proyek, mulai dari perencanaan, proses tender, pelaksanaan konstruksi, hingga serah terima pekerjaan.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada praktik penyimpangan, kelalaian, atau bahkan dugaan permainan proyek yang merugikan keuangan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat.
Pengawasan hukum dianggap sebagai bentuk kontrol publik yang sah, sekaligus upaya menjaga integritas pembangunan. Transparansi dinilai menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat tidak semakin terkikis.
Selain aspek hukum, masyarakat juga meminta pihak terkait segera mengambil langkah perbaikan dan memastikan seluruh bangunan pelayanan publik di wilayah Bantaeng memenuhi standar keselamatan konstruksi. Evaluasi menyeluruh dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang.
Peristiwa robohnya fasilitas pelayanan haji ini menjadi simbol peringatan keras: pembangunan bukan sekadar menyelesaikan proyek di atas kertas, tetapi memastikan kualitas, keamanan, dan tanggung jawab nyata di lapangan. Kini, publik menunggu keberanian aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta yang sebenarnya demi menjaga amanah negara dan melindungi kepentingan masyarakat.
Tcm Tim/Tcm Rifai/Tcm Suarni
