Ticker

6/recent/ticker-posts

PROYEK RABAT BETON MILIARAN DI BANTAENG DISINYALIR BERMASALAH, DISNAKER SULSEL KENAPA HARUS BUNGKAM, TIM MEDIA DIPINGPONG, KEJAKSAAN DAN KPK DIMINTA TURUN TANGAN




TCM MAKASSAR., --- Aroma dugaan penyimpangan menguat dari proyek jalan rabat beton bernilai miliaran rupiah di Desa Bontolojong, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Upaya konfirmasi yang dilakukan media justru mentok di tembok tebal birokrasi, setelah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan (Disnaker Sulsel) terkesan menutup diri dan menghindar dari pertanyaan publik.(18/12/2025.

Kunjungan langsung tim media ke kantor Disnaker Sulsel di Makassar berujung tanpa satu pun penjelasan resmi. Pejabat berwenang tidak berada di tempat, sementara staf menolak memfasilitasi komunikasi, bahkan mengarahkan media ke unit lain tanpa kejelasan. Situasi ini menimbulkan dugaan kuat adanya upaya pembungkaman informasi terkait proyek yang menggunakan uang negara.



Sikap bungkam tersebut justru mempertebal kecurigaan publik. Pasalnya, proyek rabat beton ini diduga bernilai miliaran rupiah, sehingga wajib tunduk pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Ketika media menjalankan fungsi kontrol, yang muncul justru penghindaran dan saling lempar tanggung jawab.

“Ketertutupan pejabat publik terhadap kerja jurnalistik adalah alarm keras. Ada indikasi sesuatu yang tidak ingin dibuka ke publik,” tegas tim media.



PERHATIAN KHUSUS UNTUK KEJAKSAAN dan KPK

Atas dasar temuan lapangan dan sikap tertutup instansi terkait, media TCM secara terbuka meminta perhatian serius Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk:

1. Turun langsung ke Desa Bontolojong, Bantaeng, memeriksa kondisi fisik proyek rabat beton.


2. Mengusut sumber anggaran, proses lelang, pelaksana proyek, serta realisasi pekerjaan di lapangan.


3. Memeriksa keterlibatan pejabat terkait, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.


4. Menelusuri dugaan pelanggaran hukum, mulai dari administrasi, penyalahgunaan wewenang, hingga potensi tindak pidana korupsi.



Media menilai, diamnya pejabat bukanlah jawaban, melainkan indikasi masalah yang lebih besar. Karena itu, langkah cepat aparat penegak hukum menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.




Kasus ini kini masuk dalam pantauan nasional. Publik menunggu keberanian aparat hukum membongkar fakta sebenarnya.

Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus bungkam?
Jika proyek ini bersih, mengapa media dipingpong?

Media TCM menegaskan, kasus ini akan terus dikawal hingga terang-benderang.



Tcm Suarni/Tcm Rifai/Tcm Sdj