Tcm Gowa.,- Dugaan penyimpangan distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi kembali menjadi sorotan. Kali ini, peredaran tabung gas yang diduga berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) ditemukan masuk dan diperjualbelikan di wilayah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Temuan tersebut memantik reaksi keras Ketua LSM Forum Aspirasi Advokasi Masyarakat (FAAM) Sulawesi Selatan, Rahmayadi. Ia meminta Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta instansi terkait segera melakukan penelusuran menyeluruh terhadap jalur distribusi LPG subsidi lintas kabupaten tersebut.
Rahmayadi menilai, apabila benar LPG 3 kg dari agen yang wilayah penyalurannya ditetapkan untuk Pangkep dialihkan ke pangkalan di Gowa tanpa mekanisme dan persetujuan yang sah, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai perpindahan barang biasa.
Ada rantai distribusi, kuota, penunjukan penyalur, serta tanggung jawab pengawasan yang harus diperiksa.
"Gas LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Distribusinya tidak boleh dimainkan sesuka hati. Kalau benar ada agen dari Pangkep memasok pangkalan di Gowa di luar wilayah penyalurannya, ini harus diperiksa secara serius. Jangan sampai ada permainan dalam distribusi subsidi yang justru merugikan masyarakat kecil," tegas Rahmayadi, Senin (9/11/2026).
DUGAAN PERMAINAN AGEN JANGAN DIBIARKAN
Menurut Rahmayadi, persoalan utama bukan hanya keberadaan tabung LPG dari kabupaten lain, melainkan bagaimana mekanisme pengadaan, pengangkutan, penyaluran, dan transaksi gas tersebut bisa berlangsung.
Ia meminta Pertamina membuka data penyaluran setiap agen, termasuk wilayah distribusi yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
"Pertanyaannya sederhana, siapa yang memasok? Agen mana yang mengirim? Pangkalan mana yang menerima? Apakah pengiriman itu sesuai wilayah penyaluran dan ketentuan yang berlaku? Semua harus dibuka secara transparan," ujarnya.
Ia juga meminta agar dugaan keterlibatan agen maupun pangkalan tidak dibiarkan menjadi isu tanpa penyelesaian.
"Jangan sampai masyarakat Gowa kesulitan mendapatkan gas subsidi, sementara distribusinya justru mengalir ke luar wilayah yang telah ditetapkan. Kalau ada pihak yang bermain, harus diungkap dan diberikan sanksi sesuai ketentuan," tambahnya.
PERTAMINA DAN DISPERINDAG JANGAN SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB
FAAM Sulsel menilai pengawasan distribusi LPG 3 kg tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif.
Pertamina Patra Niaga harus memastikan kesesuaian wilayah penyaluran, kuota, serta aktivitas agen dan pangkalan. Sementara pemerintah daerah melalui instansi terkait perlu melakukan pengawasan terhadap harga jual dan distribusi di tingkat konsumen.
Rahmayadi mengingatkan bahwa perbedaan ketentuan harga eceran tertinggi (HET) antardaerah juga harus menjadi perhatian.
Jika LPG subsidi dari luar wilayah masuk melalui jalur distribusi yang tidak sesuai ketentuan, potensi ketidaksesuaian harga dan penyimpangan penyaluran harus ditelusuri.
"Jangan hanya masyarakat yang terus diminta bersabar ketika gas langka dan harga mahal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan siapa yang bertanggung jawab apabila ditemukan penyimpangan distribusi," tegasnya.
FAAM DESAK EMPAT LANGKAH KONKRET
Atas persoalan tersebut, LSM FAAM Sulsel mendesak:
Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi segera melakukan inspeksi dan audit distribusi LPG 3 kg pada jalur Pangkep–Gowa, termasuk memeriksa dokumen pengiriman dan wilayah penyaluran agen.
Disperindag Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Gowa segera menelusuri agen serta pangkalan yang diduga terlibat dalam distribusi lintas kabupaten yang tidak sesuai ketentuan.
Memberikan sanksi tegas terhadap agen maupun pangkalan apabila terbukti melakukan pelanggaran, sesuai ketentuan dan mekanisme penegakan yang berlaku.
Bupati Gowa dan Bupati Pangkep diminta memperkuat koordinasi pengawasan agar kuota LPG subsidi, ketentuan HET, dan distribusi kepada masyarakat yang berhak benar-benar terlindungi.
RAHMAYADI: JANGAN BIARKAN SUBSIDI MENJADI LAHAN PERMAINAN!
Rahmayadi menegaskan, FAAM Sulsel tidak akan berhenti melakukan pengawasan terhadap persoalan tersebut.
Pihaknya mengaku telah mengantongi sejumlah informasi mengenai agen dan pangkalan yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
"Kami sudah mengantongi sejumlah informasi dan nama pihak-pihak yang perlu diperiksa. Namun, semua harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan investigasi resmi. Kami meminta Pertamina dan Disperindag tidak tinggal diam," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa FAAM Sulsel memberikan waktu 2 x 24 jam kepada pihak terkait untuk menunjukkan langkah konkret menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Jika tidak ada respons dan langkah nyata, kami siap melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pertamina dan Disperindag Gowa serta menyampaikan laporan resmi kepada Polda Sulsel dan Kementerian ESDM," tegas Rahmayadi.
Menurutnya, LPG 3 kilogram bukan komoditas biasa yang boleh diperdagangkan tanpa memperhatikan ketentuan distribusi. Di dalamnya terdapat hak masyarakat kecil yang harus dilindungi.
"Jangan sampai subsidi negara justru menjadi ladang keuntungan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pertamina harus berani membuka rantai distribusinya. Jika ada pelanggaran, ungkap dan tindak. Jangan biarkan masyarakat kecil terus menjadi korban," tutupnya.
FAAM SULSEL MENEGASKAN: DISTRIBUSI SUBSIDI HARUS DIAWASI, KUOTA HARUS DIJAGA, DAN SETIAP DUGAAN PENYIMPANGAN WAJIB DITELUSURI SAMPAI TUNTAS.
Tcm Rani/Tcm Sdj
