TCM MAKASSAR.,(9/11/2026) – Gelombang keluhan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap pemadaman listrik yang terjadi berulang kali kembali menjadi sorotan. Ketidakpastian jadwal pemadaman, minimnya pemberitahuan, hingga dugaan kerusakan peralatan elektronik milik pelanggan memantik kritik keras dari Ketua LSM Forum Aspirasi Advokasi Masyarakat (FAAM) Sulawesi Selatan, Rahmayadi.
Rahmayadi menilai, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai gangguan teknis biasa apabila terjadi berulang kali tanpa penyampaian informasi yang memadai kepada masyarakat.
Menurutnya, pelayanan kelistrikan menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, PLN tidak cukup hanya menyampaikan alasan gangguan teknis atau pemeliharaan, tetapi juga harus memastikan hak konsumen atas informasi dan pelayanan yang layak tetap terpenuhi.
"Ini bukan sekali dua kali. Masyarakat mengeluhkan listrik padam pagi, siang, sore, bahkan malam. Persoalannya bukan hanya listrik padam, tetapi ketidakpastian. Jadwal yang diumumkan terkadang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Masyarakat akhirnya menjadi korban ketidakjelasan pelayanan," tegas Rahmayadi.
RAKYAT MENANGGUNG KERUGIAN, PLN HARUS MEMBERIKAN PENJELASAN!
Rahmayadi juga menyoroti potensi kerugian ekonomi yang dialami pelanggan akibat pemadaman berulang dan kondisi pasokan listrik yang tidak stabil.
Mulai dari kulkas, televisi, kipas angin, mesin cuci hingga peralatan elektronik rumah tangga lainnya, menjadi kekhawatiran masyarakat.
Ia mempertanyakan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban PLN apabila kerusakan peralatan elektronik pelanggan terbukti disebabkan oleh gangguan pasokan listrik yang menjadi tanggung jawab penyedia layanan.
"Jangan sampai masyarakat terus-menerus menanggung kerugian tanpa memperoleh penjelasan dan kepastian penyelesaian. Ketika pelanggan terlambat memenuhi kewajiban pembayaran, konsekuensinya jelas. Namun, ketika masyarakat mempertanyakan haknya atas pelayanan yang layak, PLN juga harus hadir memberikan jawaban," ujarnya.
JANGAN BERLINDUNG DI BALIK ALASAN KLASIK!
Rahmayadi menegaskan bahwa alasan gangguan jaringan, pemeliharaan, maupun kendala teknis harus disampaikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab pemadaman, wilayah terdampak, estimasi waktu pemulihan, serta langkah konkret PLN untuk mencegah gangguan serupa terulang.
"PLN jangan hanya muncul membawa penjelasan setelah masyarakat mengeluh. Pelayanan publik membutuhkan keterbukaan, kepastian, dan tanggung jawab. Jangan sampai masyarakat terus diminta memahami kondisi PLN, sementara keluhan dan kerugian masyarakat tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas," tandasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
EMPAT TUNTUTAN FAAM SULSEL KEPADA PLN SULSELRABAR
Atas berbagai keluhan tersebut, FAAM Sulsel menyampaikan empat tuntutan kepada PLN UID Sulselrabar:
TRANSPARANSI PEMADAMAN: PLN diminta mengumumkan jadwal pemadaman secara terbuka, jelas, dan mudah diakses masyarakat.
PEMBERITAHUAN SEBELUM PEMADAMAN: PLN diminta meningkatkan sosialisasi dan menyampaikan pemberitahuan kepada pelanggan serta pemerintah setempat sebelum pemadaman yang telah direncanakan.
KOMPENSASI KERUGIAN KONSUMEN: PLN diminta memberikan mekanisme pengaduan, pemeriksaan, dan ganti rugi sesuai ketentuan apabila kerusakan peralatan elektronik terbukti disebabkan oleh gangguan atau kelalaian pelayanan yang menjadi tanggung jawab PLN.
PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN: PLN diminta menghentikan pemadaman yang tidak disertai informasi memadai serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan pasokan listrik.
FAAM SULSEL SIAP KAWAL, OMBUDSMAN DAN KEMENTERIAN ESDM JADI TUJUAN PENGADUAN!
Tidak berhenti pada kritik, Rahmayadi menegaskan FAAM Sulsel akan mengawal persoalan tersebut dan meminta PLN UID Sulselrabar memberikan penjelasan resmi mengenai penyebab pemadaman serta kepastian jadwal pelayanan.
Pihaknya juga menyatakan akan menempuh langkah pengawasan melalui pengaduan resmi kepada Ombudsman RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta menggelar aksi unjuk rasa apabila persoalan tersebut tidak memperoleh respons yang memadai.
"Kami tidak sedang mencari sensasi. Kami memperjuangkan hak masyarakat sebagai konsumen. Listrik bukan fasilitas mewah, melainkan kebutuhan penting bagi kehidupan rumah tangga, pendidikan, pelayanan kesehatan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat," tegasnya.
Rahmayadi menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa PLN harus menempatkan kepentingan pelanggan sebagai bagian utama dari tanggung jawab pelayanan.
"Jangan hanya menuntut masyarakat memenuhi kewajibannya, tetapi ketika masyarakat menuntut haknya, justru tidak mendapatkan kepastian. PLN harus ingat, masyarakat bukan sekadar pelanggan yang membayar tagihan setiap bulan. Mereka adalah publik yang berhak mendapatkan pelayanan berkualitas dan bertanggung jawab," tutup Rahmayadi.
Tcm Rani/Tcm Sugiono
