Tcm Jakarta.,- Negara menegaskan kehadirannya dalam merawat harmoni kebangsaan. Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Bidang Penegakan Keadilan dan Rekonsiliasi, Irjen Pol (Purn) R. Ahmad Nurwahid, menyambangi Kantor DPP LDII, Jakarta, Jumat (9/1/2025).
Kunjungan ini tidak sekadar silaturahim. Di tengah masih menguatnya stigma terhadap sebagian organisasi kemasyarakatan di ruang publik, kehadiran perwakilan pemerintah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa negara mendorong pendekatan inklusif dan berbasis kolaborasi dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Ini kunjungan informal, tetapi karena kesamaan persepsi, kesannya menjadi formal. Yang terpenting, ada kesamaan tujuan dalam membangun SDM dan memperkuat peran ormas dalam pembangunan nasional,” ujar Ahmad Nurwahid.
Ia menegaskan, sejumlah program strategis Kemenko PMK ternyata telah lama dijalankan LDII di tingkat akar rumput. Menurutnya, tantangan ke depan bukan lagi pada kesesuaian arah, melainkan pada penguatan sinergi lintas sektor.
“Program pemerintah dan praktik di lapangan sudah bertemu. Tinggal bagaimana kolaborasi ini diperkuat agar dampaknya semakin luas,” katanya.
Mantan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI itu juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi sosial yang lebih inklusif, terutama di era digital yang kerap melahirkan stigma dan polarisasi.
“Masih ada stigma yang berkembang di masyarakat. Ini tidak bisa diselesaikan dengan konfrontasi, tetapi dengan pendekatan inklusif dan komunikasi yang konsisten,” tegasnya.
Dalam perspektif sosial, Ahmad Nurwahid menilai perubahan terhadap stigma yang telah mengakar memang membutuhkan waktu. Namun, pendekatan yang tepat dapat mempercepat proses tersebut tanpa memicu ketegangan sosial.
Ia juga menekankan pentingnya menghapus dikotomi antara nilai keagamaan dan kebangsaan. Menurutnya, keduanya justru saling menguatkan dan menjadi fondasi utama keutuhan Indonesia sebagai bangsa majemuk.
“Agama dan kebangsaan bukan dua kutub yang bertentangan. Justru dari sanalah inklusivitas Indonesia lahir dan bertahan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso menyambut positif kunjungan tersebut. Ia menilai sinergi antara kekuatan sosial masyarakat dan otoritas negara merupakan prasyarat penting bagi pembangunan nasional yang berkeadilan.
“Kami adalah kekuatan sosial. Agar pengabdian kepada bangsa dan negara optimal, kami harus berjalan beriringan dengan negara,” kata Chriswanto.
Ia berharap pertemuan ini menjadi awal kerja sama yang berkelanjutan, khususnya dalam pembinaan kebangsaan dan penguatan wawasan nasional, termasuk melalui program Sekolah Virtual Kebangsaan yang telah melibatkan berbagai lembaga negara.
“Tujuan kami jelas untuk membangun SDM yang inklusif, berkarakter kebangsaan, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
Tcm Muslimin/Tcm Ridho
