Tcm Jakarta., (19 Juni 2026)- Gelombang perlawanan mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda surut. Setelah aksi besar mengguncang sejumlah kota seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, dan Makassar, kini giliran mahasiswa Universitas Trisakti turun ke jalan membawa pesan yang jauh lebih keras: Indonesia sedang dalam kondisi darurat dan rakyat tidak boleh tinggal diam.
Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai elemen kampus bergerak dari Tugu Luar 12 Mei Universitas Trisakti menuju Gedung DPR RI dalam aksi bertajuk “Indonesia Gawat Darurat, Rakyat Bersatu Menggugat.” Aksi ini menjadi sorotan nasional karena Trisakti bukan sekadar kampus biasa. Nama Trisakti melekat kuat dalam sejarah Reformasi 1998, ketika darah mahasiswa menjadi pemantik perubahan besar bangsa.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup hanya dijalankan melalui pemilu lima tahunan. Demokrasi, menurut mereka, harus terus dijaga melalui pengawasan publik dan keberanian rakyat menyampaikan kritik terhadap kekuasaan ucap salah satu mahasiswa irwan saat para media mewancarainya.
Sejumlah tuntutan keras dibawa ke depan gedung parlemen. Mahasiswa mendesak pemerintah segera memulihkan kondisi ekonomi dan politik nasional, memberantas pejabat yang dianggap tidak kompeten, serta mengembalikan supremasi sipil dalam kehidupan bernegara. Selain itu, mereka menuntut penurunan harga kebutuhan pokok, perbaikan distribusi BBM subsidi, penghentian pemborosan anggaran negara, hingga evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai perlu dikaji ulang secara menyeluruh.
Masuknya Trisakti ke dalam barisan demonstrasi memperpanjang daftar kampus yang terlibat dalam gelombang aksi mahasiswa sepanjang Juni 2026. Fenomena ini menunjukkan bahwa keresahan mahasiswa tidak lagi bersifat lokal atau sektoral, melainkan telah berkembang menjadi gerakan yang menyuarakan berbagai persoalan nasional secara bersamaan.
Dengan simbol sejarah yang kuat dan tuntutan yang tajam, aksi Trisakti hari ini dipandang sebagai salah satu momen penting dalam rangkaian demonstrasi mahasiswa 2026. Pertanyaan yang kini mengemuka apakah pemerintah akan mendengar suara jalanan, atau justru membiarkan gelombang ketidakpuasan publik semakin membesar?
