TCM GOWA.,- Komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan transparan kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Gowa. Melalui rapat koordinasi strategis bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemkab Gowa memperkuat sistem pencegahan korupsi dengan mengidentifikasi berbagai titik rawan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Rapat Koordinasi dan Pendalaman Area Kerawanan Korupsi tersebut berlangsung di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (12/3). Forum ini diikuti para pimpinan perangkat daerah lingkup Pemkab Gowa bersama Tim Koordinasi dan Supervisi KPK, yang secara khusus membedah sektor-sektor strategis yang berpotensi rawan penyimpangan.
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, menegaskan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk melakukan refleksi terbuka terhadap sistem pemerintahan yang berjalan saat ini.
“Forum seperti ini membantu kita melihat secara lebih jelas titik-titik rawan dalam sistem pemerintahan. Dengan begitu, langkah perbaikannya bisa dilakukan lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, beberapa sektor strategis menjadi sorotan utama, di antaranya pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi pendapatan daerah—tiga bidang yang kerap menjadi perhatian dalam upaya pencegahan praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah.
Pendalaman ini juga menjadi bagian dari penguatan implementasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), sebuah sistem yang digunakan untuk memetakan risiko sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan agar lebih transparan dan akuntabel.
Menurut Bupati Husniah, penguatan sistem pencegahan korupsi tidak hanya berdampak pada tertib administrasi birokrasi, tetapi juga secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.
“Jika sistem pemerintahan semakin transparan dan akuntabel, maka dampaknya bukan hanya pada administrasi yang tertib. Yang paling penting adalah masyarakat akan merasakan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang berjalan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pencegahan korupsi tidak dapat berjalan tanpa komitmen kolektif dari seluruh perangkat daerah. Integritas, kata dia, harus menjadi budaya kerja dalam setiap lini birokrasi.
“Integritas birokrasi harus menjadi standar kerja bersama. Jika seluruh perangkat daerah memegang prinsip itu, maka ruang untuk penyimpangan akan semakin sempit dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin kuat,” lanjutnya.
Hal senada disampaikan Kepala Satuan Tugas IV.2 Koorsup Wilayah IV KPK, Tri Budi Rochmanto, yang menegaskan bahwa pencegahan korupsi pada dasarnya berakar pada integritas aparatur.
“Pencegahan korupsi pada dasarnya soal integritas. Integritas itu seperti iman, kadang naik kadang turun. Karena itu harus terus dikuatkan melalui komitmen bersama agar setiap proses pemerintahan tetap berjalan di jalur yang benar,” ujarnya.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa Andy Azis, PIC Koorsup Wilayah Sulawesi Selatan Maskur Seto Samiaji, serta tim analis tindak pidana korupsi KPK RI.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Gowa menargetkan penguatan tata kelola pemerintahan di berbagai sektor strategis sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di tengah tuntutan publik terhadap pemerintahan yang bersih, langkah kolaboratif antara Pemkab Gowa dan KPK ini menjadi sinyal kuat bahwa upaya membangun benteng antikorupsi bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata untuk menjaga kepercayaan rakyat.
Tcm Resky/Tcm Bulan
