Tcm Jakarta., - Delapan dekade setelah Proklamasi 1945, kemiskinan masih menjadi persoalan struktural di Indonesia. Meski berbagai program bantuan sosial dan pembangunan ekonomi terus digulirkan, ketimpangan sosial dan ketergantungan ekonomi justru menunjukkan gejala yang semakin menguat. Sejumlah pengamat menilai, kemiskinan tidak lagi semata kegagalan kebijakan, melainkan telah menjadi bagian dari mekanisme kekuasaan.
Dalam sistem politik elektoral, kemiskinan kerap diposisikan sebagai objek pengelolaan, bukan persoalan yang diselesaikan secara menyeluruh. Bantuan sosial hadir secara berkala, terutama menjelang momentum politik, namun tidak dibarengi perubahan struktural yang signifikan. Pola ini menciptakan relasi ketergantungan antara negara dan warga, di mana keberlangsungan hidup masyarakat miskin bergantung pada kebijakan jangka pendek, bukan pada keadilan ekonomi jangka panjang.
“Rakyat tidak dibuat sejahtera, tetapi cukup dibuat bertahan hidup,” ujar seorang peneliti kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, kondisi tersebut menguntungkan elite politik dan ekonomi karena menjaga stabilitas sosial tanpa harus melakukan reformasi mendasar.
Kemiskinan sebagai Modal Politik
Dalam praktik politik nasional, kemiskinan sering menjadi narasi utama pembenaran kebijakan. Hampir setiap proyek pembangunan besar diklaim sebagai upaya pengentasan kemiskinan, meskipun dampaknya tidak selalu dirasakan langsung oleh masyarakat kecil. Kritik terhadap kebijakan semacam ini kerap dipatahkan dengan tuduhan tidak berpihak pada rakyat miskin.
Narasi tersebut, menurut sejumlah akademisi, justru memperkuat posisi elite. “Selama kemiskinan masih ada, elite selalu memiliki alasan moral untuk tampil sebagai penyelamat,” kata pengamat ekonomi politik dari sebuah universitas negeri. Akibatnya, kemiskinan tidak didorong untuk benar-benar dihapuskan, melainkan dikelola agar tetap berada pada level yang dapat dikendalikan.
Agama, Kesadaran, dan Ketimpangan
Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama. Namun tingginya tingkat religiositas tidak serta-merta berbanding lurus dengan kesadaran sosial dan keadilan ekonomi. Agama, dalam banyak kasus, lebih berfungsi sebagai penguat moral individual ketimbang sebagai energi perubahan sosial.
Sejumlah tokoh bangsa sejak masa pra-kemerdekaan telah mengingatkan bahaya ketidakadilan struktural dan dominasi elite, mulai dari Pangeran Diponegoro, R.A. Kartini, HOS Tjokroaminoto, hingga pemikir-pemikir modern seperti Tan Malaka dan Gus Dur. Namun peringatan tersebut kerap berhenti sebagai wacana historis, bukan menjadi kerangka kebijakan negara.
Demokrasi Prosedural, Keadilan Substansial
Secara formal, Indonesia menjalankan sistem demokrasi. Pemilu berlangsung rutin, pergantian kekuasaan berjalan damai. Namun substansi demokrasi, yakni keadilan sosial dan partisipasi kritis warga yang masih dipertanyakan. Dalam kondisi ekonomi yang timpang, pilihan politik rakyat sering kali ditentukan oleh kebutuhan jangka pendek.
“Demokrasi menjadi transaksional ketika kemiskinan dibiarkan,” kata pengamat politik. Bantuan sesaat, menurutnya, lebih efektif memobilisasi dukungan dibandingkan gagasan kebijakan yang kompleks dan berjangka panjang.
Tantangan Kesadaran Nasional
Sejumlah kalangan menilai, tantangan terbesar Indonesia saat ini bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan krisis kesadaran. Pendidikan, yang seharusnya membangun daya kritis warga, dinilai terlalu berorientasi pada capaian administratif dan pasar kerja. Akibatnya, banyak warga negara yang terampil secara teknis, tetapi lemah dalam kesadaran kebangsaan dan keadilan sosial.
Padahal, kebutuhan ekonomi merupakan bagian dari fitrah manusia yang seharusnya berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan spiritual, sosial, dan politik. Negara, sebagaimana amanat konstitusi, memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh warga dapat mengaktualisasikan dirinya secara setara.
Menuju Pembebasan Substansial
Kemiskinan, menurut para pengamat, hanya akan berhenti menjadi alat kekuasaan ketika masyarakat menyadari bahwa kondisi tersebut bukan takdir, melainkan hasil pilihan kebijakan. Kesadaran kolektif menjadi kunci untuk mendorong perubahan struktural yang lebih adil.
“Sejarah menunjukkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil,” ujar seorang sosiolog. Selama rakyat tidak lagi menukar hak politiknya dengan bantuan sesaat, dan selama kebijakan publik diarahkan pada keadilan struktural, kemiskinan tidak lagi menjadi aset politik, melainkan masalah bersama yang harus diselesaikan.
Tcm Gb/Tcm Sdj
