Tcm Jakarta (16/12/25) ., - Menjelang pelaksanaan Munas X tahun 2026, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menggebrak ruang publik dengan menggelar Sarasehan Kebangsaan bertajuk “Nasionalisme Berkeadaban: Merawat Pancasila, Meneguhkan Islam Wasathiyah, Membangun Indonesia Berkeadilan”.
Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Road to Munas X LDII ini menghadirkan tokoh-tokoh nasional lintas sektor dan disiarkan secara serentak melalui lebih dari 200 studio mini di seluruh Indonesia.
Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menegaskan bahwa Pancasila tidak boleh berhenti sebagai jargon atau simbol negara, tetapi harus hadir nyata dalam sikap dan praktik kehidupan bermasyarakat.
“Penerapan Pancasila harus sesuai dengan kondisi keterkinian. Nilai-nilainya harus hidup dalam perilaku sosial. Persatuan Indonesia harus menjadi bingkai utama,” tegas KH Chriswanto.
Ia menekankan, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), perbedaan bukanlah sumber konflik, melainkan kekuatan untuk membangun kebersamaan.
“Kita bertindak bukan atas dasar kesamaan, tetapi atas dasar perbedaan yang disatukan oleh persatuan,” ujarnya.
Sebagai pembicara kunci, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyebut Sarasehan Kebangsaan LDII sebagai momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam merawat karakter bangsa.
Menurutnya, kebudayaan tidak semata soal seni dan tradisi, melainkan menyangkut karakter, nilai hidup, dan peradaban.
“Ketika umat Islam mampu menjadi teladan dalam akhlak dan adab, di situlah umat Islam berperan aktif membangun kebudayaan yang mencerahkan,” kata Fadli Zon.
Ia juga mengingatkan, di tengah tantangan global seperti polarisasi sosial, ketimpangan ekonomi, dan krisis iklim, bangsa Indonesia harus kembali pada jati dirinya.
“Pancasila bukan sekadar konsensus politik, tetapi panduan moral. Merawat Pancasila berarti menghidupkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan,” tegasnya.
Pancasila sebagai Etika Publik yang Mengikat. Ketua Panitia Sarasehan Kebangsaan LDII Singgih Tri Sulistiyono menilai derasnya arus informasi digital dan menguatnya politik identitas telah memicu polarisasi sosial yang mengancam kohesi bangsa.
“Di tengah tantangan itu, Pancasila harus dihadirkan sebagai etika publik dan titik temu kebangsaan,” ujarnya.
Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro tersebut menegaskan, pascareformasi, internalisasi Pancasila tidak bisa lagi bersifat top down, melainkan harus tumbuh dari akar rumput.
“Pengamalan Pancasila harus dimulai dari komunitas, secara bottom up. Dari sanalah negara belajar,” jelasnya.
Sementara itu, cendekiawan Yudi Latif menyoroti lemahnya implementasi Pancasila dalam pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi.
“Hilirisasi secara teori benar, tapi prakteknya banyak dilakukan pihak asing. Akhirnya, tidak memberi manfaat signifikan bagi rakyat,” kritiknya.
Ia menekankan pentingnya penanaman nilai Pancasila yang relevan dengan karakter generasi muda melalui literasi digital, pendidikan karakter, dan praktik nyata.
“Jika diterapkan secara benar, Pancasila adalah padanan paling tepat untuk mengelola keragaman dan mengoptimalkan potensi bangsa,” pungkas Yudi Latif.
Sarasehan Kebangsaan LDII ini menghadirkan berbagai tokoh nasional, akademisi, dan pimpinan ormas, di antaranya Ketua Tanfidziyah PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi, perwakilan PP Muhammadiyah, BPIP, serta Lemhannas.
Tcm Ridho/Tcm Bintang
