Tcm Medan., - Derita warga Sumatera kian memuncak. Banjir besar dan longsor yang menghantam Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh kini berubah menjadi bencana kemanusiaan terbesar dalam satu dekade terakhir. Namun hingga hari ini, status bencana nasional belum juga ditetapkan pemerintah.
Ketua Laskar Prabowo 08 DPD Sumut, Paul J J Tambunan, SE., S.H., M.H, angkat bicara lantang. Ia meminta pemerintah tidak lagi menunda keputusan mengingat skala kehancuran yang terjadi sudah melampaui kapasitas provinsi.
Banyak Korban Sampai Melonjak Tajam: 593 Tewas, 468 Hilang, 1,5 Juta Jiwa Terjerembab Dalam Krisis
Data yang diterima Paul per 1 Desember 2025 menunjukkan angka yang mengerikan:
593 orang meninggal
468 masih hilang
2.600 luka-luka
1,5 juta jiwa terdampak
578 ribu warga mengungsi
Hanya dalam hitungan hari, tiga provinsi berubah menjadi zona darurat:
Aceh:
156 tewas, 181 hilang, 1.800 luka.
Sumatera Barat:
165 tewas, 114 hilang, 112 luka.
Sumatera Utara:
272 tewas, 172 hilang, 613 luka.
Tidak berhenti di situ, BNPB mencatat kerusakan yang membuat Sumatera seakan luluh lantak:
3.500 rumah hancur
4.100 rusak sedang
20.500 rusak ringan
271 jembatan runtuh
282 sekolah rusak
Ratusan desa belum dapat ditembus, ribuan korban belum ditemukan, dan puluhan ribu warga belum menerima bantuan sepantasnya.
“Ini Sudah Bencana Nasional Secara Fakta!” Paul Menggedor Pemerintah
Mengacu Pasal 7 ayat (2) penanggulangan bencana, Paul menegaskan bahwa seluruh indikator bencana nasional sudah terpenuhi: jumlah korban ekstrem, kerusakan massive, wilayah terdampak luas, serta dampak sosial-ekonomi yang mengguncang.
“Jika ini belum disebut bencana nasional, lalu apa lagi? Ribuan rumah hancur, jembatan runtuh, 1,5 juta warga terdampak. Daerah sudah kewalahan!” tegas Paul.
Ia mengingatkan bahwa provinsi terdampak sudah tidak memiliki kemampuan maksimal dalam mobilisasi personel, logistik, evakuasi, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Paul meminta Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution, beserta gubernur Aceh dan Sumbar, untuk segera mengajukan peningkatan status menjadi DARURAT BENCANA NASIONAL.
Dengan status tersebut, BNPB di bawah Letjen TNI Suharyanto serta kementerian terkait dapat bergerak dalam satu komando, sehingga Presiden RI Prabowo Subianto dapat segera mengeluarkan keputusan strategis pemulihan Sumatera.
Waktu sudah habis. Setiap jam tanpa status nasional adalah jam hilangnya nyawa baru,” ujar Paul.
Tcm Tim/Tcm Sdj
