TCM GOWA.,- Sejarah birokrasi Kabupaten Gowa ditulis ulang. Setelah puluhan tahun bekerja dalam ketidakpastian, 3.924 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu akhirnya menerima Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten Gowa.
Negara yang lama ditunggu, kini benar-benar hadir.
Lapangan Sultan Hasanuddin, Sungguminasa, Senin (5/1/26), menjadi saksi momentum yang tak sekadar administratif, tetapi titik balik pengabdian ribuan tenaga guru, kesehatan, dan teknisnya mereka yang selama ini berada di garis depan pelayanan publik, namun kerap luput dari sorotan.
Ribuan PPPK itu terdiri dari 1.005 guru, 829 tenaga kesehatan, dan 2.090 tenaga teknis. Banyak di antaranya telah mengabdi sejak era 1980–1990-an, jauh sebelum reformasi birokrasi menjadi jargon nasional.
Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menegaskan, pengangkatan ini menjadi penanda arah baru pemerintahan Gowa di awal 2026, setelah menutup 2025 dengan mutasi pejabat eselon II.
“Akhir 2025 kita tutup dengan mutasi eselon II, dan awal 2026 kita buka dengan melantik PPPK Paruh Waktu. Ini bukan seremoni, ini penghormatan negara atas pengabdian panjang pegawai kita,” tegas Bupati.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan daerah tidak pernah berdiri di atas satu nama atau jabatan, melainkan hasil kerja kolektif seluruh aparatur yang menjaga denyut pelayanan publik dari desa hingga pusat kota.
“Kami bangga kepada kalian semua. Pemerintah tidak mungkin bekerja maksimal tanpa kolaborasi seluruh ASN dan pegawai lingkup Pemkab Gowa,” katanya dengan nada tegas.
Bupati juga mengingatkan, status PPPK Paruh Waktu bukan garis akhir, melainkan awal tanggung jawab yang lebih besar. Disiplin, loyalitas, dan integritas menjadi harga mati.
“Kita berdiri di barisan yang sama, memikul amanah yang sama, yaitu melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tidak ada ruang untuk bekerja setengah hati,” tandasnya.
Di balik angka ribuan, tersimpan kisah pilu sekaligus haru. Muhammad Bakri Beta, penjaga sekolah SMPN 1 Bajeng Barat, mengabdi sejak 1988 dengan gaji awal hanya Rp20 ribu. Hari ini, ia berdiri sebagai aparatur negara yang diakui.
“Puluhan tahun menunggu. Akhirnya saya bisa berkata: negara tidak lupa,” ucapnya lirih.
Hal senada disampaikan Rahmawati, Sub PPKBD Kecamatan Bajeng yang mengabdi sejak 1998.
“Alhamdulillah. Sangat terharu. Ini bukan sekadar SK, ini pengakuan,” katanya.
Penyerahan SK turut dihadiri Wakil Bupati Gowa Darmawangsyah Muin, Sekda Andy Azis, Ketua DPRD Gowa Muh Ramli Rewa beserta jajaran pimpinan DPRD, unsur Forkopimda, pimpinan SKPD, serta para camat.
Di tengah sorotan nasional terhadap reformasi birokrasi dan keadilan bagi tenaga honorer, langkah Pemkab Gowa ini menjadi tamparan sekaligus contoh: pengabdian panjang tidak boleh terus-menerus dibayar dengan ketidakpastian.
Gowa memulai 2026 dengan pesan keras., Kerja sunyi akhirnya diakui, pengabdian tak lagi dipinggirkan.
