TCM JAKARTA., - Gelombang desakan reformasi di tubuh Tentara Nasional Indonesia kembali menguat. Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara, Achmad Baha’ur Rifqi, secara tegas menyoroti dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kasus penyiraman air panas terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Kasus ini dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan ujian serius bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparatnya sendiri.
Penahanan empat tersangka oleh Pusat Polisi Militer TNI yang merupakan personel aktif BAIS TNI menjadi langkah awal yang patut diapresiasi. Namun, BEM PTNU mengingatkan, proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada pelaku lapangan.
“Kami mengapresiasi langkah cepat Puspom TNI yang responsif dalam menangani kasus ini. Tapi ini baru permulaan. Pengusutan harus menyentuh aktor intelektual di balik peristiwa ini,” tegas Rifqi.
Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama. Publik, menurutnya, berhak mengetahui motif sebenarnya dari aksi kekerasan tersebut, termasuk kemungkinan adanya skenario yang lebih besar di belakangnya.
BEM PTNU juga mendesak agar proses hukum dilakukan secara terbuka, independen, dan bebas dari intervensi. Jangan sampai penanganan kasus ini hanya menjadi formalitas yang justru mencederai rasa keadilan masyarakat.
“Harus ada keberanian untuk mengungkap sampai ke akar. Jika tidak, ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini,” lanjutnya.
Lebih jauh, Rifqi menilai peristiwa ini menyentuh aspek fundamental demokrasi. Kekerasan terhadap aktivis hak asasi manusia merupakan ancaman nyata terhadap kebebasan sipil dan ruang demokrasi di Indonesia.
Karena itu, BEM PTNU mendorong TNI menjadikan kasus ini sebagai momentum pembenahan internal secara menyeluruh. Penegakan disiplin dan hukum di tubuh militer harus dilakukan tanpa kompromi demi mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Reformasi TNI bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tentara memiliki mandat untuk melindungi rakyat, bukan justru menjadi ancaman,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Rifqi menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini akan menjadi tolok ukur kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Ini bukan hanya soal menghukum pelaku, tetapi memulihkan kepercayaan rakyat. Negara tidak boleh kalah oleh kekuasaan yang menyimpang,” pungkasnya.
Tcm Tim/Tcm Raja
