TCM BANTUL., - Gelombang kritik keras terhadap kebijakan pengalihan anggaran pendidikan ke Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) terus menguat. Kali ini datang dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Bantul yang menyampaikan ultimatum tegas kepada pemerintah.
Ketua Umum PC PMII Bantul, Yudi Sipriadi, secara lugas menilai kebijakan tersebut berpotensi mengancam masa depan pendidikan nasional. Ia menyoroti besarnya angka pengalihan anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp.223,5 triliunan, angka yang menurutnya sangat fantastis dan seharusnya dapat menjadi solusi konkret bagi berbagai persoalan pendidikan yang hingga kini belum terselesaikan.
“Program MBG ini mengancam masa depan anak bangsa. Anggaran pendidikan yang dipangkas jumlahnya sangat besar untuk dialokasikan ke program ini. Sekitar 223,5 triliun, angka yang sangat fantastis. Jika digunakan untuk pendidikan, guru honorer bisa sejahtera dan anak muda akan lebih mudah mengenyam pendidikan,” tegas Yudi.(2/03/26).
Pro-Kontra Menguat, Transparansi Dipertanyakan
Program MBG yang diyakini pemerintah mampu memperkuat kualitas pendidikan melalui pemenuhan gizi siswa, justru memantik perdebatan luas di tengah masyarakat. PMII Bantul menilai, tanpa evaluasi menyeluruh dan transparansi yang kuat, kebijakan ini berpotensi menimbulkan polemik berkepanjangan.
Beberapa aspek krusial yang disorot antara lain:
- Mekanisme seleksi sekolah penerima manfaat
- Standar kelayakan dan kualitas makanan
- Transparansi distribusi anggaran
- Pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan
PMII Bantul menegaskan, jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi total, pihaknya siap melakukan eskalasi gerakan yang lebih besar sebagai bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan publik.
Pendidikan di Ujung Tanduk?
Menurut Yudi, realitas pendidikan di lapangan masih jauh dari kata ideal. Banyak sekolah di pelosok negeri yang kondisinya memprihatinkan, bahkan nyaris roboh. Guru honorer masih bergelut dengan ketidakpastian kesejahteraan. Akses pendidikan yang merata pun belum sepenuhnya terwujud.
Ia juga menyinggung berbagai tragedi sosial yang mencerminkan ketimpangan akses pendidikan di daerah tertinggal, termasuk wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, yang selama ini dikenal menghadapi tantangan serius dalam infrastruktur dan layanan pendidikan.
“Seharusnya pemerintah segera menindaklanjuti keluhan dan kritik masyarakat. Ruang fiskal untuk pemenuhan hak atas pendidikan jangan sampai terpinggirkan. Peningkatan kualitas guru, sarana-prasarana, bantuan pendidikan, dan akses setara harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Momentum Evaluasi Besar-Besaran
PMII Bantul menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi utama dalam mempersiapkan Generasi Emas Indonesia. Bangsa yang maju bukan hanya soal program populis, tetapi tentang kualitas dan pemerataan akses pendidikan yang berkelanjutan.
Ultimatum ini menjadi pengingat keras bahwa kebijakan publik harus berpijak pada prinsip kehati-hatian, transparansi, dan keberpihakan pada masa depan generasi bangsa. Di tengah dinamika pro dan kontra, pemerintah didesak untuk membuka ruang dialog, melakukan audit kebijakan, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak boleh dipertaruhkan.
Tim Tcm/Tcm Sdj
