Tcm Jombang., (02 Maret 2026) — Suara kontrol publik kembali menggema. Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melontarkan kritik keras, tajam, namun berkelas kepada pemerintah pusat maupun daerah terkait pola penertiban pedagang musiman selama bulan Ramadhan.
Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, menilai pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan aparat di lapangan, khususnya dalam menyikapi pedagang kecil yang berjualan musiman demi menyambung hidup.
Menurutnya, negara tidak boleh kehilangan rasa keadilan sosial hanya karena berlindung di balik teks peraturan.
“Aturan memang penting. Tapi keadilan jauh lebih penting. Pemerintah jangan hanya terlihat tegas kepada pedagang kecil, sementara pelanggaran besar justru lamban ditindak. Jangan sampai hukum terlihat tumpul ke atas, tajam ke bawah,” tegas Gus Wal.
Pemerintah Diminta Gunakan Akal Sehat dan Hati Nurani
PNIB menegaskan, Ramadhan adalah momentum spiritual sekaligus momentum ekonomi rakyat kecil. Ribuan keluarga menggantungkan harapan pada lapak takjil sederhana di trotoar, halaman rumah, atau pinggir jalan menjelang waktu berbuka.
Penertiban tanpa solusi dinilai bukan hanya mematikan usaha mikro, tetapi juga memicu ketegangan sosial yang seharusnya bisa dihindari.
“Kalau pedagang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak merampas hak orang lain, mengapa harus diperlakukan seperti pelanggar berat? Pemerintah harus hadir memberi solusi, bukan sekadar membubarkan,” lanjutnya.
PNIB mendorong agar pemerintah daerah menyediakan zona khusus Ramadhan, ruang sementara yang legal dan tertata bagi pedagang musiman, sehingga ketertiban tetap terjaga tanpa mengorbankan perut rakyat kecil.
Ketegasan Harus Proporsional
Dalam pernyataannya, PNIB juga mengingatkan bahwa ketegasan negara harus proporsional dan berkeadilan. Penegakan hukum tidak boleh sekadar menunjukkan otoritas, melainkan harus mencerminkan kebijaksanaan.
“Bangsa ini tidak akan goyah hanya karena pedagang takjil berjejer di pinggir jalan. Yang meruntuhkan bangsa adalah praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pembiaran terhadap pelanggaran besar,” ujar Gus Wal tajam.
PNIB menekankan bahwa kritik ini bukan bentuk perlawanan terhadap aturan, melainkan bentuk kontrol sosial agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Seruan untuk Kebijakan yang Lebih Humanis
Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, pemerintah diminta mengedepankan pendekatan dialogis dan persuasif. Ramadhan seharusnya menjadi bulan yang memperkuat solidaritas, bukan memperuncing konflik antara aparat dan warga.
PNIB menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah melakukan evaluasi kebijakan penertiban, menyusun regulasi yang lebih adaptif, serta memastikan aparat di lapangan bertindak dengan profesional, humanis, dan bijaksana.
Kontrol publik bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi untuk menguatkan arah kebijakan agar tetap berpijak pada kepentingan rakyat. Negara kuat bukan karena keras kepada yang lemah, melainkan karena adil kepada semua.
Tcm Tim/Tcm Raja
