Tcm Bantaeng.,- Riak besar kembali mengguncang pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bantaeng. Program prioritas nasional yang seharusnya menjadi bentuk kepedulian negara terhadap gizi rakyat ini justru diduga berubah menjadi ‘Lahan Empuk’ bagi oknum anggota DPRD setempat.
Sejumlah sumber dan informasi yang beredar di masyarakat menyebutkan adanya dugaan kuat bahwa seorang oknum legislator ikut mengendalikan teknis pelaksanaan program MBG. Dugaan ini sontak memicu tanda tanya besar: mengapa seorang pengawas justru terlibat dalam ranah proyek?
Pengamat kebijakan publik menilai kondisi ini sebagai “alarm keras” lemahnya mekanisme pengawasan di daerah. Minimnya transparansi terkait penunjukan pelaksana, alur distribusi, hingga siapa sebenarnya pihak-pihak yang mengendalikan program, makin memperbesar kecurigaan warga atas potensi penyimpangan.
“Kalau benar legislatif masuk mengatur teknis proyek, ini sudah melewati batas etik,” ujar salah satu pemerhati yang enggan disebutkan namanya. Ia menilai publik berhak mendapat kejelasan atas program yang menggunakan anggaran negara ini.
Kekecewaan masyarakat pun semakin mengemuka. Aktivis lokal mendesak pemerintah daerah membuka data dan alur pelaksanaan MBG secara terang benderang. Mereka khawatir program strategis nasional ini hanya dijadikan kendaraan kepentingan kelompok tertentu, bukan demi kesejahteraan warga yang membutuhkan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak yang disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, desakan publik agar pemerintah turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terus menguat.
Tcm Rifai/Tcm Sdj
