Tcm Jombang, (3 Desember 2025) — Suhu politik lingkungan kembali memanas. Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melalui Ketua Umum Gus AR Waluyo Wasis Nugroho atau Gus Wal, mengeluarkan pernyataan keras yang mengguncang ruang publik. Dari acara Istighotsah, Ngaji Pancasila, dan Doa Bersama Lintas Agama di Megaluh, Jombang, PNIB mendesak pemerintah mengusut tuntas dugaan keterkaitan kebijakan kehutanan era Menteri Kehutanan 2013, Zulkifli Hasan (Zulhas), dengan maraknya banjir bandang dan tanah longsor di berbagai daerah, khususnya di Sumatra.
Dalam pernyataan pedasnya, PNIB menilai periode kepemimpinan Zulhas di Kementerian Kehutanan sebagai “awal kerusakan hutan paling masif” dalam satu dekade terakhir. PNIB menuding bahwa pada rentang 2010–2015 terjadi perluasan perambahan hutan, deforestasi besar-besaran, serta alih fungsi kawasan lindung menjadi kebun sawit dan area pertambangan yang mereka klaim melibatkan jaringan taipan, konglomerat, dan pihak asing.
Jika akar masalah bencana hari ini bersumber dari kebijakan masa lalu, maka pejabat yang mengambil keputusan wajib dimintai pertanggungjawaban. Bagi kami, Zulkifli Hasan harus diusut tuntas, tegas Gus Wal.
Sorotan tajam ke Sumatra dan daerah lainnya di Indonesia. PNIB menyebut rangkaian banjir bandang, tanah longsor, dan bencana ekologis serupa di Sumatra, Kalimantan Timur, Malinau (Kaltara), Sulawesi, Papua, hingga pulau-pulau kecil, bukanlah kejadian yang muncul tiba-tiba.
Mereka menilai pola kerusakan ekologis yang terjadi satu dekade lalu kini memperlihatkan dampak yang eksplosif. Menurut Gus Wal, bencana berulang merupakan “tagihan alam atas ulah kebijakan jangka panjang yang salah
Gus Wal juga meminta Presiden Prabowo Subianto tidak ragu membuka kembali seluruh rekam jejak kebijakan kehutanan di masa lalu.
“Ini bukan soal politik. Ini soal nyawa rakyat dan masa depan ekologi Indonesia. Negara harus menegakkan keadilan lingkungan,” serunya.
PNIB juga mendesak pemerintah untuk menetapkan bencana besar di Sumatra sebagai Bencana Nasional, mempercepat distribusi bantuan logistik, membentuk tim khusus pemulihan daerah terdampak, dan jika BNPB–BPBD serta relawan kewalahan, segera menurunkan Polri dan TNI untuk membantu warga di lokasi ekstrem.
Tutup pernyataan dengan nada menggetarkan bahwa PNIB menegaskan, negara tidak boleh ragu melakukan audit total terhadap izin dan kebijakan kehutanan masa lalu.
“Buka semuanya. Bersihkan semuanya. Lindungi rakyat. Selamatkan Indonesia,” tutup Gus Wal lantang.
Tcm Suaib/Tcm Sdj
