Ticker

6/recent/ticker-posts

"Indonesia Salah Satu Penghasil Koruptor di Dunia!!“ Ledakan OTT Kepala Daerah Korupsi Uang Milik Rakyat, Bukan Sekadar Kerugian Negara, Korupsi Bisa Picu Intoleransi, Radikalisme hingga Terorisme”



TCM JOMBANG.,— Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah kembali memantik kemarahan publik. Sejak pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2025 hingga Maret 2026, tercatat sedikitnya 10 kepala daerah telah tersandung OTT oleh aparat penegak hukum. Fenomena ini dinilai sebagai bukti bahwa praktik korupsi di lingkaran kekuasaan daerah masih sangat mengkhawatirkan.


Ketua Umum organisasi kemasyarakatan lintas agama, suku, dan budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB), AR Waluyo Wasis Nugroho atau yang akrab disapa Gus Wal, menegaskan bahwa tindakan para pejabat tersebut merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.
“Kepala daerah adalah sosok yang dipercaya menjadi panutan, baik secara akhlak maupun visi kepemimpinan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang tertangkap justru membuka kepalsuan yang selama ini mereka tutupi,” tegas Gus Wal dalam keterangannya di Jombang, Sabtu (15/3/2026).


Menurutnya, praktik korupsi yang melibatkan kepala daerah hampir tidak pernah dilakukan sendirian. Ada sistem dan jaringan yang dibangun untuk memanipulasi anggaran negara demi kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Siapapun kepala daerah yang terbukti korupsi tidak bekerja sendiri. Ada sistem yang mereka ciptakan bersama demi kepentingan materi. Ini menjadi keprihatinan besar bagi rakyat yang menyaksikan kebobrokan itu di depan mata,” ungkapnya.


Gus Wal juga menyoroti bahwa maraknya kasus korupsi yang terungkap melalui OTT kemungkinan besar hanya bagian kecil dari masalah yang jauh lebih besar.
Ia menyebut fenomena tersebut ibarat gunung es.
“Sepuluh orang yang ditangkap bisa saja menyimpan seratus bahkan lebih kepala daerah lain yang belum terungkap. Karena itu aparat penegak hukum seperti KPK, BPK maupun Tipikor Polri tidak boleh berpuas diri dengan banyaknya pengungkapan kasus,” ujarnya.


Ia menilai sistem tata kelola pemerintahan masih memiliki celah besar yang memungkinkan praktik pencurian anggaran negara terus terjadi dengan berbagai modus yang semakin canggih.
“Realitanya, tertangkap satu tumbuh seribu. Modusnya semakin canggih dan seolah tidak pernah habis meskipun OTT dilakukan hampir setiap saat,” tambahnya.


Lebih jauh, Gus Wal mengaku prihatin ketika setiap rilis penanganan kasus korupsi selalu menampilkan pelaku berikut barang bukti yang disita.
Menurutnya, pemandangan tersebut justru menyayat hati rakyat.
“Jangan dibilang rakyat bangga melihat keberhasilan penegak hukum menangkap koruptor. Itu bukan prestasi, melainkan potret kebobrokan yang dipertontonkan. Para pelaku seolah menorehkan luka baru di atas kekecewaan rakyat yang belum sembuh,” tegasnya.


PNIB, kata Gus Wal, menyerukan kepada seluruh pejabat publik agar menghentikan praktik korupsi sebelum semuanya terlambat.
Rakyat, menurutnya, tidak membutuhkan drama pejabat mengenakan rompi tahanan. Yang diharapkan publik adalah kabar keberhasilan pemimpin dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Yang diharapkan rakyat adalah kabar keberhasilan pemimpin daerah mensejahterakan warganya. Bukan berita buruk kepala daerah memakai rompi tahanan,” ujarnya.


Ia menegaskan bahwa uang yang dikorupsi sejatinya adalah uang rakyat, bukan sekadar kerugian negara sebagaimana sering disebut dalam berbagai laporan kasus.
“Uang hasil korupsi adalah kerugian rakyat, bukan kerugian negara. Negara tanpa rakyat tidak pernah punya uang. Kami rakyatlah pemilik negeri ini yang sesungguhnya, bukan pejabat yang numpang sejahtera dari uang rakyat,” tandasnya.


Di akhir pernyataannya, Gus Wal juga mengingatkan bahwa korupsi, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan pejabat berpotensi memicu kekecewaan sosial yang berbahaya.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi lahan subur bagi tumbuhnya intoleransi, radikalisme, hingga tindakan anarkisme dan terorisme jika tidak segera dibenahi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Ketika rakyat terus-menerus dikecewakan oleh korupsi dan ketidakadilan, itu bisa memicu kemarahan sosial. Bahkan bisa menyuburkan ideologi intoleransi, radikalisme, hingga terorisme,” pungkasnya.


Tcm Tim/Tcm Raja