TCM JAKARTA.,- Kekeringan meteorologis yang meluas di sejumlah wilayah Indonesia bukan sekadar perkara hujan yang tak kunjung turun. Jika berlangsung panjang, kemarau dapat berubah menjadi ancaman berantai yang menghantam ketersediaan air, kesehatan masyarakat, pangan, sanitasi, hingga ketahanan sosial rumah tangga.
Ahli Global Health Security dan Planetary Health sekaligus Ketua DPP LDII, Dicky Budiman, mengingatkan agar kekeringan meteorologis tidak dipandang sebagai fenomena alam biasa. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi alarm dini bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapsiagaan sebelum dampaknya berkembang menjadi krisis.
“Persoalannya bukan hanya minimnya hujan, tetapi juga durasinya. Durasi inilah yang mengubah profil risiko kesehatan, dari sekadar tidak nyaman menjadi ancaman struktural,” ujar Dicky.
Dampak paling cepat terasa ketika cadangan air mulai menipis. Dalam kondisi tersebut, masyarakat dapat dipaksa mengurangi penggunaan air untuk mandi, mencuci tangan, dan membersihkan peralatan makan karena air minum dan memasak menjadi prioritas.
Situasi ini membuka celah meningkatnya penyakit yang ditularkan melalui jalur fekal-oral, seperti diare, disentri, dan hepatitis A. Risiko semakin besar ketika masyarakat terpaksa menggunakan sumber air yang tidak terlindungi, termasuk sungai atau sumur dangkal yang berpotensi tercemar.
Masalah lain muncul dari cara masyarakat menyimpan air. Penampungan terbuka dapat berubah menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan meningkatkan risiko penyakit berbasis vektor.
Kekeringan juga tidak berhenti pada penyakit infeksi. Berkurangnya frekuensi mandi dan mencuci muka dapat memicu gangguan kulit dan mata. Sementara paparan panas berkepanjangan, khususnya pada pekerja luar ruangan, dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, termasuk gangguan ginjal.
Namun, ancaman yang lebih luas dapat muncul ketika kekeringan berlangsung berbulan-bulan.
Gangguan kesehatan mental, malnutrisi pada balita, terganggunya operasional fasilitas kesehatan, hingga meningkatnya risiko kabut asap dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dapat menjadi bagian dari efek domino tersebut.
“Ketika episodenya berlangsung panjang, kekeringan bukan lagi sekadar persoalan satu musim. Profil risikonya ikut berubah,” tegas Dicky.
Air Menipis, Beban Sosial Membesar
Krisis air juga memiliki dimensi sosial yang kerap luput dari perhatian. Ketika jarak dan waktu untuk memperoleh air semakin panjang, beban rumah tangga ikut meningkat.
Perempuan dan anak perempuan dapat menanggung beban lebih besar karena harus membantu memenuhi kebutuhan air. Konsekuensinya, waktu untuk belajar, bekerja, maupun beristirahat dapat ikut tergerus.
Kelompok rentan pun menghadapi risiko yang lebih tinggi. Balita, lansia, ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tinggal di permukiman informal atau padat membutuhkan perhatian khusus.
Petani subsisten, pasien penyakit ginjal kronis, serta masyarakat di wilayah kepulauan dan pesisir juga memiliki kerentanan yang perlu diperhitungkan dalam penanganan kekeringan.
Karena itu, menurut Dicky, kesiapsiagaan tidak harus selalu menunggu pembangunan infrastruktur baru. Ketahanan masyarakat dapat diperkuat dengan mengoptimalkan jaringan sosial yang sudah ada—mulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, hingga komunitas.
“Yang penting adalah kesiapan sebelum krisis. Air juga perlu diprioritaskan. Air terbaik digunakan untuk minum dan memasak, sedangkan air bekas cucian yang masih layak dapat digunakan untuk menyiram atau membersihkan lingkungan,” katanya.
Masyarakat juga perlu menyiapkan alternatif pengolahan air apabila terpaksa menggunakan sumber air yang tidak terlindungi. Pada saat bersamaan, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun harus tetap dipertahankan dan anggota keluarga rentan perlu dipantau dari tanda dehidrasi maupun gangguan kesehatan lainnya.
Jangan Menunggu Keran Kering
Di tingkat komunitas, pengelolaan sumber air bersama perlu diperkuat melalui jadwal kebersihan dan perlindungan dari kontaminasi. Sistem peringatan dini juga harus diterjemahkan menjadi informasi yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat.
“Pemetaan kelompok rentan di tingkat RT penting agar bantuan air dan logistik diprioritaskan sesuai tingkat kerentanan, bukan dibagikan secara sama rata,” ujar Dicky.
Pandangan itu sejalan dengan Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan (LISDAL) DPP LDII, Atus Syahbudin, yang mendorong masyarakat membangun ketahanan air jauh sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.
Menurut Atus, penanganan kekeringan tidak cukup hanya dengan mendistribusikan air bersih ketika kemarau tiba. Air justru harus “ditabung” sejak musim hujan.
“Yang paling penting adalah menabung air. Kita perlu memiliki bak yang lebar dan bertingkat agar air hujan yang tersedia selama musim penghujan bisa disimpan untuk memenuhi kebutuhan selama enam bulan musim kemarau,” kata Atus.
Pengelolaan air, lanjutnya, harus disesuaikan dengan karakter geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah. Salah satu pendekatan yang dikembangkan LDII adalah menjadikan masjid sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan air masyarakat melalui pemanenan dan penampungan air hujan.
“Prinsipnya sederhana: ketika air berlebih kita simpan, ketika cadangan air berkurang maka kita manfaatkan dengan hemat. Jangan sampai air hujan yang begitu banyak ketika musim hujan justru terbuang, sementara ketika kemarau masyarakat kesulitan mendapatkan air,” ujarnya.
Masjid Jadi Benteng Ketahanan Air
Konsep tersebut telah diterapkan di sejumlah wilayah, salah satunya Gunungkidul. Masjid Al-Fattah di Saptosari memiliki dua bak penampungan dengan kapasitas masing-masing sekitar 15.000 liter. Total kapasitas penyimpanan mencapai sekitar 30.000 liter air.
Bagi Atus, pembangunan sarana hanyalah satu bagian dari solusi. Yang tak kalah penting adalah perubahan perilaku: air hujan harus dipandang sebagai sumber daya yang dapat dipanen, disimpan, dan dikelola bersama sebelum kekeringan datang.
Di sejumlah daerah, LDII juga melakukan distribusi air bersih dan pembangunan sumur wakaf bagi masyarakat yang membutuhkan.
Masjid dan pesantren dapat menjadi pusat edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, pengelolaan air, serta pencegahan penyakit selama periode kekeringan. Pesan kesehatan dapat disampaikan secara rutin melalui mimbar keagamaan, mulai dari pentingnya mencuci tangan hingga menjaga kebersihan tempat ibadah dan mencegah penampungan air terbuka yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
Kekuatan sosial masyarakat juga dapat digerakkan. Dana sosial dapat diarahkan untuk membantu penyediaan sumber air. Relawan muda dapat mendukung distribusi air dan logistik sekaligus bergotong royong menjaga kebersihan sumber air.
Koordinasi dengan BPBD dan dinas kesehatan juga diperlukan agar respons organisasi masyarakat dapat melengkapi upaya pemerintah, terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah yang sulit mendapatkan layanan formal.
“Organisasi keagamaan memiliki jangkauan sampai akar rumput, kepercayaan sosial yang tinggi, dan mimbar komunikasi rutin. Kekuatan ini bisa digunakan untuk mempercepat mitigasi di tingkat masyarakat,” pungkas Dicky.
Tcm Tim/Tcm Ridho
