TCM MAKASSAR.,- Polemik antrean panjang dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mulai menunjukkan tanda-tanda mereda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bahkan telah mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat.
Perkembangan tersebut mencuat dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Pemantauan dan Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan yang digelar di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (14/9/2026).
Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, yang menghadiri rapat tersebut menyebut kondisi ketersediaan BBM di Kabupaten Gowa, baik bensin, solar maupun jenis lainnya, kini mulai berangsur lancar.
“Alhamdulillah kuotanya sudah bagus, dan di Kabupaten Gowa per hari ini sudah mulai lancar, meskipun memang masih sedikit terjadi penumpukan namun tidak seperti beberapa hari terakhir yang sangat padat,” ujar Sitti Husniah.
Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada persoalan antrean semata. Pemerintah perlu memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung sesuai ketentuan dan benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.
Bupati Gowa juga mendorong agar pemerintah terus mengatur pergerakan kebutuhan BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan harga.
“Harapan kami subsidi bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Kemudian pemerintah bisa mengatur pergerakan kebutuhan BBM, khususnya subsidi dan nonsubsidi, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan serta harga yang ada di masyarakat,” jelasnya.
SULSEL MINTA TAMBAHAN KUOTA 30 PERSEN
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengungkapkan bahwa Pemprov Sulsel telah mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk meminta tambahan kuota BBM bersubsidi.
“Kemarin suratnya sudah ada, 30 persen kita minta penambahan. Kita tunggu dari pusat berapa disetujui,” kata Andi Sudirman.
Pada 2026, kuota BBM bersubsidi Sulawesi Selatan tercatat sekitar 1,8 juta kiloliter, yang terdiri dari Pertalite sekitar 1,1 juta kiloliter dan Biosolar sekitar 730 ribu kiloliter.
Pemprov Sulsel kini masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait usulan penambahan kuota tersebut. Bersamaan dengan itu, antrean kendaraan di sejumlah SPBU disebut mulai mengalami penurunan.
“Alhamdulillah sekarang sudah mulai terurai. Kita akan melihat evaluasi permintaan penambahan kuota,” ujarnya.
PERTAMINA TURUT KOMUNIKASIKAN USULAN KE BPH MIGAS
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Deny Sukendar, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan BPH Migas mengenai usulan tambahan kuota BBM bersubsidi yang disampaikan Pemprov Sulsel.
“Dari Pemprov sudah kirimkan permintaan penambahan kuota ke BPH Migas. Kemarin BPH Migas sudah datang ke Sulsel. Kami juga sudah sampaikan,” katanya.
Untuk mengurai antrean sekaligus menjaga distribusi BBM bersubsidi tetap terkendali, Pemprov Sulsel melalui Dinas ESDM Sulsel juga menerapkan sejumlah langkah teknis yang berlaku 13 hingga 20 September 2026.
Salah satu kebijakan yang diberlakukan yakni sistem ganjil-genap untuk pengisian BBM bersubsidi di seluruh SPBU di Sulawesi Selatan.
Selain itu, kendaraan truk diarahkan melakukan pengisian pada malam hari guna mengurangi penumpukan kendaraan besar pada jam operasional siang.
Pembatasan juga diberlakukan terhadap kendaraan yang hendak mengisi BBM namun indikator bahan bakarnya masih menunjukkan satu bar atau di bawahnya, sebagai bagian dari upaya mengendalikan antrean dan memastikan distribusi berjalan lebih tertib.
Kini, publik menunggu sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga kelancaran pasokan sekaligus memastikan BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Usulan tambahan kuota 30 persen kepada pemerintah pusat juga menjadi salah satu langkah yang tengah dinantikan keputusannya.
Tcm Rani/Tcm Sdj
