TCM GOWA.,- Persoalan sampah di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kini tidak lagi sekadar menyangkut tumpukan sampah di sejumlah titik. Ketika penanganan harus melibatkan kekuatan lintas sektor, muncul pertanyaan serius: seberapa efektif sistem pengelolaan persampahan daerah selama ini berjalan?
Laporan yang dipublikasikan dari Media TCM menyebutkan, Bupati Gowa menginstruksikan jajaran pemerintah daerah untuk segera turun menangani persoalan sampah. Bahkan, Plh Sekda disebut mendapat perintah untuk mengambil langkah langsung di lapangan dengan melibatkan sejumlah unsur lintas sektor.22/09/2026
Satpol PP, Damkar, pemerintah desa hingga elemen masyarakat ikut dikerahkan membantu proses pembersihan dan pengangkutan sampah.
Langkah tersebut menunjukkan pemerintah daerah tidak membiarkan persoalan berlarut-larut. Namun di sisi lain, keterlibatan banyak perangkat dalam pekerjaan yang seharusnya ditangani melalui sistem persampahan yang terencana juga menjadi alarm yang patut diperiksa secara serius.
BILA SISTEM PERSAMPAHAN TERGANGGU, SIAPA YANG HARUS MENJELASKAN?
Persoalan mendasarnya bukan sekadar siapa yang turun mengangkut sampah.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: mengapa sistem pelayanan persampahan harus mendapat intervensi lintas sektor untuk dapat berjalan?
Pengelolaan sampah bukan pekerjaan insidental. Di dalamnya terdapat rangkaian pelayanan mulai dari pengangkutan, kesiapan armada, bahan bakar, petugas, rute pelayanan, koordinasi lapangan hingga pengelolaan tempat pembuangan akhir.
Karena itu, apabila benar terdapat instruksi kepala daerah yang tidak segera dilaksanakan sebagaimana diberitakan, persoalannya harus dijelaskan secara terbuka.
Sebab hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan sampah, tetapi juga menyentuh koordinasi birokrasi, disiplin pelaksanaan instruksi pimpinan, pembagian kewenangan, serta kualitas pelayanan publik.
Namun seluruh penyebabnya tetap harus diverifikasi dan dijelaskan oleh pihak berwenang agar publik tidak menerima kesimpulan sepihak.
SATPOL PP DAN DAMKAR TURUN: RESPONS CEPAT, TAPI JANGAN JADI KEBIASAAN
Turunnya Satpol PP dan unsur Damkar untuk membantu membersihkan sampah patut dilihat sebagai bentuk respons pemerintah terhadap kondisi darurat di lapangan.
Begitu pula keterlibatan pemerintah desa dan unsur lainnya dalam mendukung proses pengangkutan.
Tetapi ada satu catatan penting: langkah darurat tidak boleh berubah menjadi pola permanen.
Jika perangkat yang memiliki tugas utama di bidang ketertiban, kebencanaan, pemerintahan desa, hingga unsur lainnya harus berulang kali dikerahkan untuk mengatasi persoalan persampahan, maka sistem pelayanan perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Jangan sampai pemerintah hanya sibuk memadamkan persoalan setelah tumpukan sampah membesar, sementara akar masalahnya tidak pernah benar-benar diselesaikan.
DPRD GOWA TURUN TANGAN, SISTEM PERSAMPAHAN PERLU DIBUKA TERANG
Sorotan terhadap persoalan sampah Gowa juga telah masuk ke ranah legislatif. Rapat kerja gabungan komisi disebut digelar untuk membahas pengelolaan persampahan secara lebih menyeluruh.
Sejumlah pihak terkait diminta memberikan penjelasan mengenai kondisi persampahan, termasuk perangkat daerah dan pihak yang berkaitan dengan persoalan operasional serta tempat pembuangan akhir.
Momentum ini seharusnya tidak berhenti pada rapat dan pernyataan.
DPRD bersama pemerintah daerah perlu memastikan persoalan dibedah secara konkret:
- Bagaimana kondisi armada?
- Bagaimana ketersediaan operasional?
- Bagaimana distribusi dan pengangkutan sampah?
- Bagaimana kondisi tempat pembuangan akhir?
- Bagaimana sistem pengawasan?
- Siapa yang bertanggung jawab pada setiap mata rantai pelayanan?
- Dan apa penyebab pelayanan sempat terganggu?
Pertanyaan tersebut penting dijawab bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan untuk memastikan sistem pemerintahan bekerja dengan ukuran tanggung jawab yang jelas.
SAMPAH MENUMPUK, JANGAN SAMPAI KEPERCAYAAN PUBLIK IKUT MENUMPUK
Pemerintah Kabupaten Gowa tidak cukup hanya membersihkan sampah yang sudah terlihat.
Akar persoalannya harus dibereskan.
Jika persoalannya armada, maka armada harus dibenahi. Jika kendalanya operasional, mekanismenya harus diperbaiki. Jika persoalannya tempat pembuangan akhir, harus ada solusi yang memiliki kepastian.
Jika masalahnya koordinasi, rantai komando dan pembagian tanggung jawab harus diperjelas.
Dan apabila dalam evaluasi resmi ditemukan adanya kelalaian aparatur dalam melaksanakan instruksi pimpinan, maka mekanisme pembinaan dan evaluasi harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang baru bergerak setelah persoalan membesar.
Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang mampu mengantisipasi, bergerak cepat ketika terjadi gangguan, dan memastikan pelayanan publik berjalan secara konsisten.
Kini persoalan sampah Gowa telah berkembang menjadi lebih dari sekadar urusan kebersihan.
Ini menyangkut tata kelola, koordinasi, efektivitas pelayanan publik, serta kemampuan pemerintah daerah memastikan sistem bekerja sebelum masalah berubah menjadi krisis.
Publik akhirnya menunggu jawaban yang lebih mendasar dan bukan hanya siapa yang turun mengangkut sampah, tetapi siapa yang bertanggung jawab memastikan persoalan tersebut tidak kembali terjadi.
Karena membersihkan tumpukan sampah adalah tindakan nyata.
Tetapi membenahi sistem agar sampah tidak kembali menumpuk adalah ukuran keseriusan tata kelola pemerintahan.
Tcm Tim/Tcm Sdj
