TCM GOWA.,— Di tengah tekanan fiskal nasional yang kian menguat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menegaskan sikap: pelayanan publik tetap tak boleh dikorbankan. Pesan itu disampaikan langsung Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, saat membacakan tanggapan pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Gowa, Selasa (25/11).
Darmawangsyah menyebut penyusunan RAPBD 2026 berlangsung di situasi fiskal yang “serba terbatas”. Namun, Pemkab Gowa memastikan arah pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029 tetap menjadi kompas utama.
“Setiap rupiah APBD harus berdampak langsung bagi masyarakat. Keterbatasan fiskal tidak boleh melemahkan tekad kita,” tegas Wabup.
Fraksi DPRD “Mengerucutkan” Masukan, Pemkab Gowa Sambut dengan Komitmen Kuat
Wabup Gowa juga memberikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPRD atas kritik, gagasan, dan koreksi yang dinilai memperkuat kualitas penyusunan RAPBD 2026.
“Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh Fraksi. Masukan legislatif penting untuk memastikan anggaran yang kita kelola tepat, efisien, dan akuntabel,” ujarnya.
Dalam tanggapannya, Wabup menegaskan prioritas tetap berada pada kesehatan, pendidikan, infrastruktur penunjang kesejahteraan, serta program yang menyentuh langsung masyarakat kurang mampu.
Respons Pemerintah Atas Masukan Setiap Fraksi
Fraksi PPP
Pemerintah sepakat memperkuat anggaran kesehatan dan mempertegas validasi data warga kurang mampu.
“Penguatan anggaran kesehatan adalah prioritas mutlak,” ujar Wabup.
Fraksi NasDem
Pemkab mendukung optimalisasi PAD berbasis digitalisasi untuk mengantisipasi penurunan Transfer ke Daerah.
“Digitalisasi dan penyempurnaan regulasi adalah kunci PAD di tengah fiskal menantang.”
Fraksi PAN
Seluruh sorotan terkait keselarasan APBD–RPJMD, efisiensi belanja, sektor pendidikan, UMKM, hingga infrastruktur akan dibahas detail di Komisi dan Banggar.
“Semua poin PAN akan dibahas secara spesifik dan terukur.”
Fraksi Golkar dan Fraksi Gowa Sejahtera
Pemkab menerima perhatian kedua Fraksi terkait efektivitas belanja dan transparansi, termasuk penguatan pertanian terpadu.
“Belanja publik harus fokus pada sektor prioritas,” tegasnya.
Fraksi Demokrat
Pemerintah sepakat menjaga kualitas layanan publik di tengah tekanan fiskal.
Fraksi Gerindra
Wabup menegaskan kesamaan pandangan untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran.
“Efisiensi dan kualitas serapan adalah agenda bersama.”
RAPBD 2026 Disebut Bukan Sekadar Anggaran, Tapi Instrumen Pembangunan Nyata
Wabup Darmawangsyah menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi alat yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar dokumen formal.
“Dengan dukungan DPRD dan seluruh pemangku kepentingan, keterbatasan fiskal bisa diimbangi dengan inovasi. APBD 2026 wajib mencerminkan kerja nyata demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Fraksi Gowa Sejahtera: APBD Harus Jadi Senjata Turunkan Kemiskinan
Sulfiadi, perwakilan Fraksi Gowa Sejahtera, menyatakan dukungan penuh agar Ranperda APBD 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Ia menegaskan bahwa tahun anggaran mendatang akan penuh tantangan akibat menurunnya dana transfer pusat.
“APBD 2026 harus mampu menurunkan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat sektor prioritas seperti pertanian terpadu, pendidikan, dan layanan dasar,” tegasnya.
Dengan masuknya RAPBD 2026 ke tahap pembahasan lanjutan, pembahasan antara eksekutif dan legislatif dipastikan akan menjadi salah satu momentum krusial dalam menentukan arah pembangunan Gowa tahun depan.
Tcm Sdj/Tcm Ridho
