Tcm Banyuwangi.,— Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut berpotensi menggerus anggaran sektor pendidikan dan kesehatan.
Pernyataan tegas itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugrogo, dalam keterangannya di Banyuwangi, 12 Februari 2026.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Wal, anggaran pendidikan yang selama ini mencapai 20 persen dari APBN merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menegaskan, pengalihan sebagian dana pendidikan untuk membiayai program MBG dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi menyalahi semangat UUD 1945.
“MBG itu pada dasarnya program bantuan sosial berupa pemberian makanan bergizi kepada pelajar.
Jika pembiayaannya diambil dari anggaran kesehatan dan pendidikan, maka publik wajar bertanya bagaimana menutup kekurangan dana di dua sektor vital itu yang nilainya mencapai triliunan rupiah,” tegasnya.
Gus Wal menilai besarnya anggaran pendidikan dan kesehatan bukanlah pemborosan, melainkan bentuk tanggung jawab negara terhadap jutaan pelajar, tenaga pendidik, tenaga medis, serta fasilitas yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Ia menyoroti masih lebarnya ketimpangan kesejahteraan guru, terutama guru honorer yang masih menerima gaji sangat rendah.
“Anggaran pendidikan sebesar Rp769,09 triliun saja masih menyisakan banyak persoalan.
Ribuan guru honorer masih digaji sekitar Rp350 ribu per bulan. Jika anggaran ini dipangkas lagi untuk program MBG, dampaknya bisa makin berat bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan kualitas layanan publik,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia bukan sekadar soal gizi, tetapi tentang kesetaraan akses, fasilitas, dan jaminan keberlangsungan sekolah bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Fenomena anak putus sekolah hingga kasus tragis siswa yang nekat mengakhiri hidup karena tidak mampu membayar kebutuhan pendidikan disebut sebagai bukti masih lemahnya kehadiran negara.
“Masalah utama pendidikan adalah pemerataan layanan dan akses yang layak. Banyak siswa di daerah terpencil masih tertinggal jauh dibandingkan mereka yang tinggal di kota. Negara seharusnya hadir lebih cepat sebelum muncul korban,” katanya.
PNIB menilai program MBG merupakan kebijakan sosial yang baik, namun harus ditempatkan pada pos anggaran yang tepat agar tidak mengganggu sektor strategis lain. Menurut Gus Wal, mencampur pembiayaan program sosial dengan anggaran pendidikan dan kesehatan justru berisiko melemahkan fondasi pembangunan sumber daya manusia.
“Jangan karena ambisi menjalankan program baru lalu mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan. Masa depan bangsa ditentukan dari kualitas pendidikan. Tanpa kesejahteraan guru dan fasilitas yang layak, kita berisiko menciptakan generasi yang tidak siap menghadapi masa depan,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, PNIB mengimbau pemerintah agar lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan anggaran. Program peningkatan gizi dinilai tetap penting, namun sebaiknya dikelola sebagai bantuan sosial murni tanpa mengurangi hak dasar rakyat atas pendidikan dan layanan kesehatan yang layak.
Tcm Tim/Tcm Bulan
