TCM JAKARTA., (25 Juni 2026) – Gelombang perlawanan terhadap praktik penunggangan gerakan mahasiswa kembali digaungkan. Gabungan Aliansi BEM Nasional yang terdiri atas BEM Nusantara, BEM PTNU Se-Nusantara, DEMA PTKIN, Halaqoh BEM Pesantren Se-Indonesia, dan BEM Kristiani Indonesia mendeklarasikan sikap tegas menjaga independensi gerakan mahasiswa serta menolak segala bentuk infiltrasi politik praktis yang dinilai mengancam marwah perjuangan mahasiswa.
Deklarasi yang berlangsung di Gedung Autista, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis (25/6/26), menjadi sinyal keras bahwa mahasiswa tidak ingin dijadikan kendaraan politik oleh kelompok mana pun. Di tengah memanasnya dinamika politik nasional, aliansi ini menegaskan bahwa gerakan mahasiswa harus tetap berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan menjadi alat perebutan kekuasaan.
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Muhammad Sardani, menegaskan bahwa independensi merupakan harga mati bagi gerakan mahasiswa. Menurutnya, mahasiswa tidak boleh kehilangan jati diri akibat kepentingan politik yang berusaha menyusup ke dalam organisasi kemahasiswaan.
"Mahasiswa tidak boleh menjadi alat kekuasaan dan tidak boleh pula menjadi alat kelompok yang memiliki agenda politik tertentu. Gerakan mahasiswa lahir dari kepentingan rakyat dan harus tetap kembali kepada rakyat," tegas Sardani.
Ia menilai, kepercayaan publik terhadap mahasiswa hanya dapat dipertahankan apabila gerakan tetap independen, objektif, dan konsisten mengawal kepentingan masyarakat.
Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, menegaskan mahasiswa bukan oposisi abadi maupun pendukung abadi pemerintah. Posisi mahasiswa, kata dia, selalu berada di sisi rakyat.
"Jika kebijakan pemerintah berpihak kepada masyarakat, kami akan mendukung. Namun jika menyimpang dari amanat konstitusi dan nilai keadilan sosial, mahasiswa wajib bersuara lantang memberikan kritik," ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah tidak anti kritik dan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas agar pembangunan benar-benar melibatkan aspirasi masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Pusat DEMA PTKIN, Miftahul Rizqi, menyoroti maraknya politik provokasi yang dinilai menjadikan penderitaan rakyat sebagai komoditas demi mengejar popularitas.
Menurutnya, isu petani, buruh, pendidikan hingga kemiskinan tidak boleh diperalat untuk kepentingan kelompok tertentu. Demokrasi, kata dia, harus dibangun melalui pertarungan gagasan dan solusi, bukan dengan menyebarkan kebencian maupun kegaduhan politik.
Dalam deklarasi tersebut, Gabungan Aliansi BEM Nasional menyampaikan lima sikap tegas, yakni menjaga independensi gerakan mahasiswa, menolak infiltrasi politik praktis, menolak eksploitasi isu rakyat demi kepentingan politik, mendesak pemerintah membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, serta meminta implementasi nyata Pasal 33 UUD 1945 melalui kebijakan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Deklarasi ini menjadi penegasan bahwa mahasiswa nasional tidak ingin kehilangan marwah sebagai kekuatan moral bangsa. Aliansi BEM Nasional memastikan akan terus mengawal jalannya demokrasi, mengkritisi setiap kebijakan yang dinilai menyimpang dari amanat konstitusi, serta menjaga agar perjuangan mahasiswa tetap murni berpihak kepada rakyat, bukan menjadi alat kepentingan elite politik.
Tcm Tim/Tcm Raja
