Tcm Makassar., — Suara perlawanan untuk wong cilik kembali menggema di Kota Makassar. Ketua Dewan Pemerhati Pedagang Kaki Lima, IR. Zulkifli HIM, SH, MH, MSi, melontarkan kritik pedas dan tanpa tedeng aling-aling terhadap kebijakan penertiban PK-5 yang dinilai hanya menyasar rakyat kecil tanpa solusi nyata.
Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah bersama sejumlah anggota DPRD Makassar bukan sekadar penataan kota, melainkan pukulan telak terhadap perut-perut keluarga kecil yang menggantungkan hidup dari lapak sederhana di pinggir jalan.
“PK-5 itu bukan penjahat. Mereka berjualan untuk menyambung hidup. Kalau digusur tanpa solusi, itu sama saja merampas hak hidup mereka,” tegas Zulkifli, Rabu (18/2/2026).
Ketika Keadilan Terlihat Berat Sebelah
Zulkifli menilai kebijakan tersebut mencerminkan wajah ketidakadilan yang terus berulang: keras terhadap yang lemah, lunak terhadap yang kuat.
Ia mempertanyakan mengapa penertiban begitu cepat dilakukan terhadap pedagang kecil, sementara dugaan pelanggaran tata ruang oleh pemilik bangunan besar seakan berjalan tanpa sentuhan hukum.
“Kenapa yang kecil cepat sekali ditertibkan? Sementara pelanggaran besar di depan mata seperti tak terlihat?” ujarnya lantang.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menghadirkan kebijakan yang adil dan berimbang. Penertiban tanpa relokasi yang jelas, tanpa jaminan keberlangsungan usaha, hanya akan menambah angka kemiskinan baru di tengah kota yang terus tumbuh.
Wong Cilik Selalu Jadi Korban?
Zulkifli menegaskan, PK-5 adalah denyut ekonomi akar rumput. Mereka bukan beban kota, melainkan bagian dari roda ekonomi informal yang justru menopang kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Wong cilik ini tidak pernah minta kaya. Mereka hanya ingin tempat layak untuk berdagang. Mereka ingin dihargai sebagai warga kota, bukan dipinggirkan,” tegasnya.
Ia mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk berhenti memandang PK-5 sebagai masalah, melainkan sebagai potensi yang harus ditata dengan pendekatan manusiawi dan bermartabat.
Jangan Hanya Bicara Aturan, Bicara Juga Nurani!
Lebih jauh, Zulkifli mengingatkan bahwa pembangunan kota bukan hanya soal estetika dan ketertiban, tetapi juga soal keberpihakan sosial. Regulasi tanpa empati hanya akan melahirkan luka sosial yang dalam.
“Negara dan pemerintah hadir untuk melindungi segenap rakyatnya, bukan memilih siapa yang layak dipertahankan dan siapa yang mudah disingkirkan,” ujarnya.
Polemik ini menjadi cermin: apakah kebijakan publik benar-benar berpihak pada keadilan, atau sekadar menata wajah kota dengan mengorbankan mereka yang paling lemah?
Suara wong cilik kini tak lagi berbisik. Ia menggema, menuntut keadilan yang selama ini terasa jauh dari genggaman.
Tcm Sulhak/Tcm Sdj
