Tcm Sumatera Utara., - Gelombang protes mengguncang tubuh HIMMAH Sumatera Utara usai pelaksanaan Konferensi Wilayah (Konferwil) ke-16 yang digelar pada 10–12 Februari 2026 di Hotel Antariksa. Delapan dari 14 Pimpinan Cabang (PC) resmi menyatakan penolakan keras dan mendesak agar Konferwil diulang total.
Mereka menilai forum tertinggi tingkat wilayah itu cacat prosedur, tidak menjalankan mekanisme persidangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), bahkan disebut berlangsung tanpa tahapan pemilihan ketua secara demokratis.
“Forum Dipaksakan, Mekanisme Dilanggar!”
Delapan cabang yang menyatakan sikap tegas yakni PC HIMMAH Tebing Tinggi, Batubara, Labuhanbatu, Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), Tapanuli Selatan/Kota Padangsidimpuan, Asahan, serta Sibolga/Tapanuli Tengah.
Mereka menegaskan bahwa sejak awal diundang sebagai peserta penuh dengan hak suara dan kewenangan konstitusional. Namun tahapan persidangan yang seharusnya berlangsung pada 10 hingga 11 Februari hinggs mulai dari pembahasan laporan pertanggungjawaban sampai pemilihan ketua yang disebut tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya.
“Seharusnya sudah ada forum persidangan sampai ke tahapan pemilihan ketua sesuai AD/ART. Faktanya, itu tidak terjadi. Ini preseden buruk bagi demokrasi organisasi,” ujar salah satu pimpinan cabang dengan nada tegas.
Penetapan Tunggal Picu Amarah
Puncak ketegangan terjadi pada 12 Februari saat Pimpinan Pusat dan Sekretaris Jenderal hadir dalam forum. Menurut keterangan delapan cabang, forum yang dibuka tidak melanjutkan mekanisme persidangan, melainkan langsung mengarah pada penetapan satu kandidat sebagai Ketua HIMMAH Sumut.
Langkah tersebut memicu perdebatan panas dan keberatan terbuka. Para pimpinan cabang menilai aspirasi mereka tidak mendapat ruang pembahasan yang adil dan proporsional.
“Ini bukan soal figur. Ini soal konstitusi. Jika mekanisme diabaikan, maka marwah organisasi dipertaruhkan,” tegas salah satu perwakilan cabang.
Ancaman Retak Konsolidasi
Desakan pengulangan Konferwil kini menjadi ujian besar bagi soliditas internal organisasi mahasiswa berbasis Al-Washliyah tersebut. Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap AD/ART disebut sebagai harga mati untuk menjaga integritas kader dan kepercayaan publik internal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pimpinan Pusat terkait tuntutan delapan cabang tersebut.
Konferwil yang semestinya menjadi panggung demokrasi kader kini berubah menjadi episentrum kontroversi. Jika tak segera disikapi dengan bijak dan konstitusional, badai ini berpotensi memecah barisan dan meninggalkan luka panjang dalam sejarah perjalanan HIMMAH Sumatera Utara.
Tcm Tim/Tcm Raja
