Tcm Jakarta., – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menunjukkan peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan menggelar rapat koordinasi besar bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Langkah ini difokuskan pada penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak sebagai pilar penting kemandirian pangan Indonesia.
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri dan diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring ini dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo. Agenda utama pertemuan adalah melakukan analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya sekaligus menyusun strategi besar menghadapi tahun 2026.
Brigjen Langgeng menegaskan, capaian besar Indonesia pada 2025 yang berhasil tanpa impor jagung untuk pabrik pakan ternak menjadi tonggak penting yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.
“Rakor ini adalah langkah konsolidasi dan kolaborasi agar strategi ketahanan pangan 2026 berjalan lebih kuat dan lebih baik,” tegasnya.
Polri tidak hanya hadir sebagai pengawal keamanan, tetapi juga menjadi jembatan solusi bagi kelompok tani jagung yang selama ini terhambat modal. Melalui skema pembiayaan bersama Himbara, petani difasilitasi mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar mampu kembali menanam dan memperluas lahan pertanian.
Program nyata telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, khususnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh akses kredit untuk menghidupkan kembali lahan dan meningkatkan produksi jagung.
Dari sektor perbankan, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, menyampaikan bahwa pada 2026 pihaknya telah menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun untuk mendukung sektor pertanian, termasuk pengembangan ekosistem jagung nasional.
Tak berhenti pada permodalan, Polri juga berperan menjaga stabilitas harga di tingkat petani.
Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri memastikan petani tidak lagi terjerat permainan tengkulak yang kerap menekan harga panen.
Sebagai langkah konkret, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang lebih layak.
Berdasarkan Surat Dinas Internal Bulog tertanggal 12 Januari 2026, pengadaan jagung tahun ini ditargetkan mencapai 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian jagung sesuai standar HPP Bulog,” ujar Brigjen Langgeng.
Program besar ini diharapkan mampu menghidupkan kembali lahan-lahan tidur, memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, sekaligus meningkatkan produksi jagung nasional secara signifikan. Dengan pendampingan manajerial dan akses permodalan yang kuat, petani didorong menjadi mandiri dan sejahtera.
Melalui rakor ketahanan pangan 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut memastikan perut bangsa tetap terisi, petani terlindungi, dan Indonesia semakin kokoh menuju kedaulatan pangan.
Tcm Tim/Tcm Sdj
