TCM MEDAN., – Gelombang penolakan keras datang dari warga Jalan Perwira II, Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur. Puluhan emak-emak turun langsung menggeruduk Kantor Camat Medan Timur di Jalan HM Said, Jumat (6/3/26) pagi, menolak keras pengangkatan M. Salim sebagai Kepala Lingkungan (Kepling) IX.
Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah memanas setelah para warga harus menunggu lebih dari tiga jam tanpa kepastian untuk bertemu camat. Sambil membawa poster penolakan bertuliskan “Tolak Salim Jadi Kepling”, para emak-emak terus menyuarakan protes hingga akhirnya kericuhan sempat terjadi.
Situasi mulai mereda setelah Camat Medan Timur akhirnya keluar dari ruangannya dan mempersilakan perwakilan massa masuk ke aula kantor untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Di hadapan camat dan aparat pemerintah, warga dengan tegas menyampaikan penolakan terhadap M. Salim. Mereka menilai mantan Kepling IX itu pernah menjabat sebelumnya namun dianggap tidak amanah dan mengecewakan masyarakat.
“Kami tidak mau Pak M. Salim menjadi Kepling kami. Saat beliau menjabat dulu, kami merasa tidak amanah dan sangat mengecewakan warga. Kami tetap mendukung Endang Priska menjadi Kepling,” tegas Irmawati, salah seorang warga, kepada wartawan.
Penolakan warga bukan tanpa alasan. Warga menyebut Endang Priska yang didukung sekitar 350 suara justru tidak dilantik, padahal selama ini dinilai dekat dan membantu masyarakat.
“Selama ini Bu Endang selalu humanis. Mengurus apa pun untuk warga dibuatnya gratis, tidak pernah mempersulit masyarakat,” ungkap Rini, warga lainnya.
Sebaliknya, warga menuding ketika M. Salim menjabat pada periode 2021–2022, hampir semua urusan administrasi dikenakan biaya.
“Dulu kalau mengurus surat harus pakai uang. Kinerjanya sudah buruk di mata warga,” tambah Rini dengan nada kecewa.
Tidak hanya itu, warga juga membeberkan sejumlah alasan lain penolakan terhadap M. Salim, di antaranya dugaan tidak transparannya penyaluran bantuan kepada masyarakat, sulitnya pelayanan surat-menyurat, hingga keluhan warga yang disebut tidak pernah didengar selama masa jabatannya.
Bahkan di tengah aksi tersebut, mencuat pula dugaan adanya praktik suap dan “settingan” dalam proses pengangkatan Kepling IX Pulo Brayan.
Ketegangan kembali memuncak ketika Camat Medan Timur, Fernanda, menyampaikan bahwa pengangkatan kepling dilakukan berdasarkan mekanisme penilaian yang berlaku. Menurutnya, hasil penilaian menunjukkan M. Salim memperoleh nilai lebih baik dibandingkan Endang.
Pernyataan itu langsung memicu teriakan penolakan dari para emak-emak.
“Penilaiannya sudah disetting!” teriak sejumlah warga yang merasa keputusan tersebut tidak adil dan sarat kepentingan.
Sebagian warga bahkan menuding pengangkatan Kepling IX diduga melibatkan kepentingan oknum camat serta pihak lain yang memiliki pengaruh politik.
Menanggapi aksi tersebut, Camat Medan Timur Fernanda menegaskan bahwa proses pengangkatan kepala lingkungan telah sesuai aturan yang berlaku, yakni Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 21 Tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Lingkungan.
“Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap M. Salim. Jika nantinya melanggar ketentuan yang berlaku, tentu akan segera kami copot,” tegasnya.
Namun pernyataan itu belum mampu meredam kekecewaan warga. Para emak-emak yang merasa aspirasi mereka diabaikan bahkan melontarkan kritik keras terhadap kepemimpinan Wali Kota Medan.
Mereka mendesak agar dilakukan evaluasi serius terhadap Camat Medan Timur dan lurah setempat yang dinilai tidak netral dalam proses pengangkatan kepling.
Tak hanya berhenti di sini, warga Lingkungan IX Pulo Brayan juga mengancam akan kembali turun ke jalan dan menggelar aksi lanjutan di kantor wali kota jika tuntutan mereka tidak direspons.
“Kami akan datang ke kantor wali kota. Kami ingin keadilan untuk warga Lingkungan IX,” ujar seorang ibu rumah tangga dengan nada kesal.
Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa masyarakat akar rumput kini semakin berani bersuara ketika merasa hak dan aspirasi mereka diabaikan. Bagi warga Perwira II, persoalan Kepling bukan sekadar jabatan administratif, melainkan soal kepercayaan dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Tcm Tim/Tcm Sdj
