TCM GOWA.,- Polemik mencuat di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Gowa menekan angka kemiskinan ekstrem. Program yang seharusnya menjadi harapan bagi warga kecil kini justru dibayangi sorotan tajam setelah tindakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) disebut-sebut menuai kontroversi dan dinilai beraroma arogansi di hari kamis 5/02/26.
Sejumlah pihak menilai langkah yang dilakukan dalam penertiban terhadap warga kecil dan pedagang di kawasan fasilitas umum terlalu keras, tidak manusiawi, serta bertolak belakang dengan semangat program sosial yang sedang digencarkan pemerintah daerah. Apalagi, penertiban tersebut diduga berdampak langsung pada masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha kecil demi bertahan di tengah tekanan ekonomi.
Sorotan publik semakin menguat setelah beredarnya rekaman video yang memperlihatkan situasi tegang saat penertiban berlangsung. Dalam narasi yang beredar, warga terdampak tampak memohon agar fasilitas miliknya tidak dibongkar karena tidak berkaitan langsung dengan aktivitas yang ditertibkan. Momen tersebut memicu gelombang empati sekaligus kemarahan dari masyarakat.(7/02/26)
Kasat Pol PP Gowa yang baru menjabat kini menjadi pusat perhatian. Gaya kepemimpinan yang dinilai terlalu keras dan tanpa pendekatan persuasif disebut telah menciptakan ketakutan di tengah masyarakat kecil. Banyak pihak menilai penertiban seharusnya dilakukan dengan mengedepankan dialog, bukan tindakan yang terkesan represif ucap Dg Lebong salah satu warga yang terdampak akan kemiskinan ekstrem tapi terlupakan oleh pemerintah bertangan besi saat ditemui Tim Media TCM dan Tim dari LMR-RI Sulsel di rumahnya.
Sejumlah elemen masyarakat sipil dan pemerhati kebijakan publik mulai bersuara lantang. Mereka menilai jika benar tindakan yang terjadi melampaui batas, maka hal itu berpotensi merusak citra pemerintah daerah yang sedang berupaya keras membangun program pro-rakyat, khususnya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
“Jangan sampai tangan yang seharusnya mengangkat rakyat kecil justru terasa menekan mereka,” ujar salah satu aktivis yang turut menyoroti peristiwa tersebut.
Situasi ini menempatkan Bupati Gowa dalam posisi strategis untuk mengambil sikap tegas. Publik berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap pola penertiban di lapangan agar tidak menimbulkan kesan bahwa program kemanusiaan di satu sisi berjalan, sementara di sisi lain masyarakat kecil justru merasa terpinggirkan.
Hingga kini, peristiwa tersebut masih menjadi perbincangan hangat. Masyarakat menanti klarifikasi resmi dari pihak Satpol PP serta langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan tetap berpihak pada rakyat kecil, berjalan humanis, dan tidak mencederai rasa keadilan.
Tcm Rani/Tcm Sdj
