TCM GOWA., - Manajemen SMKN 2 Kabupaten Gowa secara resmi menyampaikan hak jawab dan klarifikasi tegas atas pemberitaan terkait dugaan pengadaan barang dan jasa Peralatan Praktik Utama Kompetensi Keahlian Seni Tari Tahun Anggaran 2024.
Sekolah menegaskan, SMKN 2 Gowa tidak pernah melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sebagaimana yang dimaksud dalam pemberitaan. Seluruh proses pengadaan tersebut sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan sumber pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2024.
“Posisi SMKN 2 Gowa adalah penerima manfaat, bukan pelaksana pengadaan,” tegas pihak sekolah dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi Tcm. Senin (2/02/26)
Sekolah juga meluruskan informasi krusial terkait peran kepala sekolah. Ditegaskan bahwa Kepala SMKN 2 Gowa bukan Pengguna Anggaran (PA) dan bukan Pejabat Pengadaan dalam kegiatan tersebut.
Peralatan praktik seni tari diterima sekolah sebagai hasil pengadaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan diantarkan oleh penyedia CV. LAS, sesuai mekanisme penyaluran DAK.
Terkait nilai kontrak yang disebutkan dalam pemberitaan, pihak sekolah menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah menerima informasi nominal harga pengadaan.
“Pada saat serah terima, dokumen yang kami terima hanya memuat daftar barang, spesifikasi, dan jumlah, tanpa mencantumkan harga atau nilai kontrak,” jelasnya.
SMKN 2 Gowa menegaskan telah menjalankan fungsi pengawasan penerima manfaat secara ketat. Barang yang sesuai spesifikasi dan jumlah diterima, sementara yang tidak sesuai langsung ditolak.
Sekolah juga membenarkan adanya enam unit pakaian adat yang ukurannya tidak sesuai atau terlalu kecil. Barang tersebut tidak diterima dan telah diganti oleh penyedia CV. LAS, sehingga seluruh peralatan yang digunakan saat ini telah sesuai ketentuan.
Dorong Pemberitaan Objektif
Melalui hak jawab ini, SMKN 2 Gowa berharap media mengedepankan pemberitaan yang berimbang, objektif, dan berbasis fakta, sekaligus meluruskan persepsi publik agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.
“Transparansi penting, namun akurasi dan proporsionalitas informasi juga menjadi tanggung jawab bersama,” tutup pernyataan tersebut.
Tcm Sdj/Tcm Rani
