Tcm Jogja., (16 Februari 2026) - Gelombang kritik keras terhadap arah reformasi kepolisian kembali menggema. Ketua Umum Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu, AR Waluyo Wasis Nugroho atau yang akrab disapa Gus Wal, menegaskan bahwa inti dari reformasi birokrasi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari fondasi awal yang pernah diletakkan oleh Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid.
Menurut Gus Wal, penguatan sistem pengawasan adalah kunci utama agar Polri tetap berdiri sebagai institusi profesional yang benar-benar mengabdi kepada rakyat, bukan sekadar kuat secara struktur tetapi lemah dalam kontrol.
Ia secara tegas menyoroti posisi Divisi Propam yang hingga kini masih berada di bawah garis komando internal institusi yang diawasinya sendiri. Kondisi ini dinilai sebagai akar persoalan klasik yang membuat fungsi pengawasan tidak pernah benar-benar independen.
“Propam harus diposisikan sebagai alat negara yang setara, bukan subordinat. Tugasnya mengawasi kinerja Polri. Kalau masih berada di bawah komando yang diawasi, di situlah masalahnya tidak akan pernah selesai,” tegas Gus Wal dengan nada keras.
Tak hanya itu, PNIB juga mendorong penguatan peran Komisi Kepolisian Nasional agar tidak hanya menjadi lembaga pengawas di tingkat pusat. Menurutnya, Kompolnas harus hadir hingga ke daerah, dari provinsi hingga kabupaten/kota, agar pengawasan lebih dekat, cepat, dan menyentuh realitas di lapangan.
“Kalau pengawasan hanya dari atas, jaraknya terlalu jauh. Kompolnas harus punya perwakilan di daerah supaya responsif terhadap persoalan masyarakat,” lanjutnya.
Gus Wal kemudian mengingatkan kembali tonggak sejarah besar ketika Gus Dur memisahkan Polri dari Tentara Nasional Indonesia, sebuah langkah monumental yang menandai lahirnya kepolisian sipil yang profesional dan berada di bawah supremasi sipil.
“Jangan sampai perjuangan Gus Dur disia-siakan. Reformasi yang dulu memisahkan Polri dari militer adalah fondasi penting. Polri harus kuat sebagai institusi sipil, bukan menjadi alat kekuasaan,” katanya tegas.
PNIB menilai, reformasi yang sedang digodok pemerintah saat ini tidak boleh sekadar menjadi perubahan kosmetik yang justru berpotensi melemahkan institusi. Sebaliknya, reformasi harus menyentuh akar persoalan: profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.
“Reformasi Polri harus memperkuat pelayanan, perlindungan, dan pengayoman. Masyarakat tidak butuh perubahan struktur semata, tapi perubahan nyata dalam kualitas aparat,” ujar Gus Wal.
Di akhir pernyataannya, PNIB menegaskan bahwa arah reformasi harus kembali ke semangat awal: membangun Polri yang kuat karena diawasi, bukan kuat karena kebal kritik.
“Jika pengawasan benar-benar diperkuat, kepercayaan rakyat akan tumbuh. Itulah tujuan reformasi sejak awal, dan itu yang harus dijaga hari ini,” pungkasnya tajam.
Tcm Bintang/Tcm Sulhak
