TCM JAKARTA.,- (28 Juli 2026) Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memanas. Kali ini, sorotan keras datang dari Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) yang menilai kebijakan pendanaan program tersebut telah memunculkan ketimpangan serius di sektor pendidikan.
Pemicu kritik itu muncul setelah beredarnya foto siswa sekolah dasar di Grobogan yang menyantap makanan MBG di depan ruang kelas yang tampak rusak tanpa atap. Bagi PNIB, potret tersebut menjadi simbol ironi kebijakan anggaran yang dinilai belum berpihak sepenuhnya kepada dunia pendidikan.
Ketua Umum PNIB, AR Waluyo Wasis Nugroho (Gus Wal), menyatakan bahwa amanat konstitusi mengenai alokasi 20 persen anggaran pendidikan semestinya menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas sekolah, kesejahteraan guru, dan hak belajar jutaan peserta didik.
"Jangan sampai anak-anak diberi makan bergizi, tetapi dipaksa belajar di ruang kelas yang nyaris roboh. Pendidikan adalah investasi bangsa, bukan proyek yang mengorbankan hak pelajar," tegas Gus Wal.
Menurutnya, masih banyak sekolah di berbagai daerah yang membutuhkan renovasi, sementara pemerataan anggaran pendidikan dinilai belum tercapai.
PNIB juga menyampaikan pandangan bahwa pendanaan MBG seharusnya tidak mengurangi ruang fiskal bagi kebutuhan mendasar pendidikan. Organisasi tersebut mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mencari sumber pembiayaan lain agar pembangunan sarana pendidikan tetap berjalan optimal.
"Kalau sekolah rusak dibiarkan, sementara program lain terus berjalan, publik tentu mempertanyakan skala prioritas pemerintah. Yang harus diutamakan adalah masa depan anak bangsa," ujar Gus Wal.
Tak hanya mengkritisi kebijakan anggaran, PNIB juga menegaskan komitmennya mengawal proses hukum terkait dugaan korupsi yang tengah ditangani aparat penegak hukum di lingkungan Badan Gizi Nasional.
PNIB meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan tidak berhenti pada penangkapan pelaku semata. Organisasi tersebut juga mendorong pemulihan kerugian negara apabila nantinya terbukti terdapat tindak pidana korupsi berdasarkan proses hukum yang berlaku.
"Koruptor yang merampas hak anak bangsa harus dihukum berat. Bila terbukti ada kerugian negara, uang rakyat wajib dikembalikan untuk memperbaiki sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, dan menjamin masa depan generasi Indonesia," kata Gus Wal.
PNIB menilai pemerintah perlu mengevaluasi arah kebijakan pengelolaan anggaran agar tidak menimbulkan kesan bahwa kebutuhan mendasar pendidikan berada di urutan kedua.
Pernyataan PNIB tersebut merupakan sikap organisasi terhadap kebijakan pemerintah.
Hingga berita ini ditulis, pemerintah belum memberikan tanggapan khusus atas pernyataan tersebut. Isu mengenai pendanaan Program Makan Bergizi Gratis dan alokasi anggaran pendidikan masih menjadi bagian dari perdebatan publik.
Tcm Tim/Tcm Sdj
