TCM GOWA., - Pemerintah Kabupaten Gowa tak gentar meski indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional resmi di-reset ke angka nol. Alih-alih mengeluh, Pemkab Gowa justru langsung menekan pedal gas transformasi digital birokrasi dengan menyusun ulang arsitektur dan peta rencana SPBE sebagai fondasi menuju pemerintahan digital yang terintegrasi dan berbasis data.
Langkah strategis itu ditegaskan melalui Sosialisasi Pengisian Formulir Reviu Arsitektur dan Peta Rencana SPBE yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DiskominfoSP) Kabupaten Gowa secara virtual dari Peace Room Kantor Bupati Gowa, Kamis (22/1/26).
Pelaksana Tugas Kepala DiskominfoSP Gowa, Andi Tenriwati Tahri, menegaskan bahwa pengisian survei SPBE bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen krusial untuk memotret kondisi riil implementasi digital di seluruh perangkat daerah.
“Data survei ini menjadi tulang punggung penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Gowa. Kita ingin melihat kondisi sesungguhnya yang di mulai dari layanan, aplikasi, infrastruktur, tata kelola, hingga data dan informasi,” tegasnya.
Ia menekankan, akurasi data menjadi harga mati. Kesalahan, manipulasi, atau ketidaksesuaian data akan berdampak langsung pada kualitas perencanaan SPBE dan arah kebijakan digital daerah.
“Kami ingin data yang faktual, konsisten, dan selaras dengan tugas serta fungsi OPD. Ini bukan kerja asal isi, tapi kerja strategis menentukan wajah birokrasi digital Gowa ke depan,” katanya.
Andi Tenri juga mengungkapkan bahwa tahun 2025 menjadi momentum krusial karena adanya penetapan ulang atau zeroing indeks SPBE secara nasional. Padahal sebelumnya, Kabupaten Gowa mencatat indeks SPBE 3,62 pada 2024 dan angka yang tergolong baik secara nasional.
“Sekarang semua daerah mulai dari nol. Tapi ini bukan kemunduran, melainkan kesempatan untuk membangun sistem yang lebih rapi, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Target nasional 2026 adalah indeks 1,6, dan Gowa siap sejalan bahkan melampauinya,” ujarnya optimistis.
Ia berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlibat aktif dan bertanggung jawab dalam proses pengumpulan serta validasi data SPBE. Tanpa keterlibatan serius OPD, transformasi digital hanya akan menjadi jargon kosong.
“Transformasi digital bukan soal aplikasi semata, tapi soal perubahan cara kerja birokrasi yang lebih cepat, transparan, dan berbasis data. Inilah fondasi menuju Pemerintahan Digital (PEMDI) yang adaptif dan inovatif,” pungkasnya.
Rapat koordinasi ini diikuti seluruh Kepala Subbagian Perencanaan lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa, perwakilan Kecamatan Somba Opu, serta pemateri Mahardika dari Digitama selaku pendamping penyusunan arsitektur dan peta rencana SPBE.
Tcm Sdj/Tcm Raja
